Luhut Disebut Terlibat Bisnis Tambang di Papua, Jubir Minta Haris Azhar Beri Penjelasan

Kompas.com - 24/08/2021, 10:47 WIB
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan secara virtual dalam pembukaan UKM Jabar Paten, Jakarta, Sabtu (3/4/2021). Dokumentasi Humas Kemenko MarvesMenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan secara virtual dalam pembukaan UKM Jabar Paten, Jakarta, Sabtu (3/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memberikan tanggapan atas video wawancara yang dilakukan Haris Azhar bersama Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti terkait keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dalam sejumlah bisnis tambang di Papua.

Menurut Jodi, tidak benar bahwa Luhut terlibat dalam bisnis-bisnis tambang yang dimaksud.

"Terkait video percakapan saudara Haris Azhar dan saudari Fatia Maulidiyanti bahwa Pak Luhut atau PT Toba Sejahtera melakukan bisnis-bisnis tambang di Papua, kami mohon keduanya dapat segera memberikan klarifikasi dan bukti," ujar Jodi dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Kompas.com, Selasa (24/8/2021).

"Karena hal tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta," tuturnya.

Baca juga: Luhut: Kita Bisa Saja Hadapi Multiple Waves Covid-19 di Masa Depan...

Jodi melanjutkan, video percakapan tersebut bisa menimbulkan fitnah karena saat ini sudah tersebar luas di kalangan masyarakat.

Dia menilai, percakapan itu mengandung unsur kampanye negatif yang pernah ditujukan kepada Luhut sebelumnya.

"Kampanye negatif ini mirip dengan fitnah yang pernah dibuat oleh saudara Djoko Edhie mengenai kepemilikan saham 51 persen Pak Luhut di PT Zyrex yang juga ikut disebarkan oleh politikus," ucap Jodi.

Sehingga ke depannya, pihaknya meminta kepada aparat penegak hukum bisa mengambil langkah-langkah antisipatif dan responsif agar hal seperti itu tidak terjadi berulangkali dan membuat para pihak yang melakukannya merasa mempunyai impunitas hukum.

Baca juga: Soroti Pakaian Adat Jokowi, Kontras: Hanya Pencitraan Indonesia Kaya Budaya

Jodi menekankan, demokrasi di Indonesia harus dijaga dengan melindunginya dari penyalahgunaan wewenang oleh pihak.

"Supaya tidak dibilang kita sewenang-wenang, atau dibilang antikritik atau upaya pembungkaman, maka kami tunggu penjelasannya sesegera mungkin. Perlu diingat bahwa kritik dan fitnah adalah dua hal yang berbeda," ujar Jodi.

Adapun percapakan antara Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti berlangsung dalam sesi wawancara dengan tema "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam" yang ditayangkan channel YouTube milik Haris Azhar.

Baca juga: Soal Pinangki, Haris Azhar: Tak Heran, Kejaksaan Pasti Berdalih Vonis Sesuai Tuntutan JPU

Perbincangan itu membahas hasil riset berbagai lembaga, antara lain YLBHI KontraS, WALHI, Jatam dan lain-lain terkait bisnis para pejabat atau petinggi atau purnawirawan TNI AD di balik rencana eksploitasi tambang emas daerah Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya.

Saat ini, Kompas.com masih berupaya meminta tanggapan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Nasional
Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Nasional
Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Nasional
Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.