Luhut Disebut Terlibat Bisnis Tambang di Papua, Jubir Minta Haris Azhar Beri Penjelasan

Kompas.com - 24/08/2021, 10:47 WIB
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan secara virtual dalam pembukaan UKM Jabar Paten, Jakarta, Sabtu (3/4/2021). Dokumentasi Humas Kemenko MarvesMenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan secara virtual dalam pembukaan UKM Jabar Paten, Jakarta, Sabtu (3/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memberikan tanggapan atas video wawancara yang dilakukan Haris Azhar bersama Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti terkait keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dalam sejumlah bisnis tambang di Papua.

Menurut Jodi, tidak benar bahwa Luhut terlibat dalam bisnis-bisnis tambang yang dimaksud.

"Terkait video percakapan saudara Haris Azhar dan saudari Fatia Maulidiyanti bahwa Pak Luhut atau PT Toba Sejahtera melakukan bisnis-bisnis tambang di Papua, kami mohon keduanya dapat segera memberikan klarifikasi dan bukti," ujar Jodi dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Kompas.com, Selasa (24/8/2021).

"Karena hal tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta," tuturnya.

Baca juga: Luhut: Kita Bisa Saja Hadapi Multiple Waves Covid-19 di Masa Depan...

Jodi melanjutkan, video percakapan tersebut bisa menimbulkan fitnah karena saat ini sudah tersebar luas di kalangan masyarakat.

Dia menilai, percakapan itu mengandung unsur kampanye negatif yang pernah ditujukan kepada Luhut sebelumnya.

"Kampanye negatif ini mirip dengan fitnah yang pernah dibuat oleh saudara Djoko Edhie mengenai kepemilikan saham 51 persen Pak Luhut di PT Zyrex yang juga ikut disebarkan oleh politikus," ucap Jodi.

Sehingga ke depannya, pihaknya meminta kepada aparat penegak hukum bisa mengambil langkah-langkah antisipatif dan responsif agar hal seperti itu tidak terjadi berulangkali dan membuat para pihak yang melakukannya merasa mempunyai impunitas hukum.

Baca juga: Soroti Pakaian Adat Jokowi, Kontras: Hanya Pencitraan Indonesia Kaya Budaya

Jodi menekankan, demokrasi di Indonesia harus dijaga dengan melindunginya dari penyalahgunaan wewenang oleh pihak.

"Supaya tidak dibilang kita sewenang-wenang, atau dibilang antikritik atau upaya pembungkaman, maka kami tunggu penjelasannya sesegera mungkin. Perlu diingat bahwa kritik dan fitnah adalah dua hal yang berbeda," ujar Jodi.

Adapun percapakan antara Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti berlangsung dalam sesi wawancara dengan tema "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam" yang ditayangkan channel YouTube milik Haris Azhar.

Baca juga: Soal Pinangki, Haris Azhar: Tak Heran, Kejaksaan Pasti Berdalih Vonis Sesuai Tuntutan JPU

Perbincangan itu membahas hasil riset berbagai lembaga, antara lain YLBHI KontraS, WALHI, Jatam dan lain-lain terkait bisnis para pejabat atau petinggi atau purnawirawan TNI AD di balik rencana eksploitasi tambang emas daerah Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya.

Saat ini, Kompas.com masih berupaya meminta tanggapan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos 'Robot Trading' Evotrade

Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos "Robot Trading" Evotrade

Nasional
Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Nasional
Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Nasional
Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

Nasional
Melihat 'Dome' Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-'Waterproofing' Rp 4,5 Miliar

Melihat "Dome" Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-"Waterproofing" Rp 4,5 Miliar

Nasional
KPK Tak Akan Ulangi Kejadian Masa Lalu, Tersangka Korupsi Bebas Saat Diadili

KPK Tak Akan Ulangi Kejadian Masa Lalu, Tersangka Korupsi Bebas Saat Diadili

Nasional
UPDATE 18 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 79,9 Persen, Ketiga 20,65 Persen

UPDATE 18 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 79,9 Persen, Ketiga 20,65 Persen

Nasional
Ketua KPU Soroti Fenomena Saling Lapor Antar Calon Jelang Pemilu

Ketua KPU Soroti Fenomena Saling Lapor Antar Calon Jelang Pemilu

Nasional
Dukung Imbauan Kejagung, Anggota DPR Anggap Atribut Keagamaan Kerap Dimanfaatkan Terdakwa

Dukung Imbauan Kejagung, Anggota DPR Anggap Atribut Keagamaan Kerap Dimanfaatkan Terdakwa

Nasional
Satgas Covid-19: Kasus Aktif Covid-19 Turun, meski Mobilitas Warga Tinggi

Satgas Covid-19: Kasus Aktif Covid-19 Turun, meski Mobilitas Warga Tinggi

Nasional
Baru Vaksinasi Dosis Pertama, Pelaku Perjalanan Tetap Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Baru Vaksinasi Dosis Pertama, Pelaku Perjalanan Tetap Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Moeldoko: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Diprioritaskan Lewat Non-yudisial

Moeldoko: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Diprioritaskan Lewat Non-yudisial

Nasional
Kemendagri: Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Belum Dikenal, Bisa Bermasalah Saat Pemilu

Kemendagri: Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Belum Dikenal, Bisa Bermasalah Saat Pemilu

Nasional
Empat Saksi dari Unsur Militer Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan

Empat Saksi dari Unsur Militer Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Pelaku Perjalanan Luar Negeri Bebas Karantina jika Sudah Divaksinasi Lengkap

Pelaku Perjalanan Luar Negeri Bebas Karantina jika Sudah Divaksinasi Lengkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.