Cerita Luhut Soal Sistem Tata Kelola Negara yang Tidak Berjalan Saat Kondisi Darurat Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan soal tata kelola birokrasi negara yang mengalami hambatan saat kondisi darurat penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkannya berdasarkan pengalaman menangani lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Hal yang disoroti Luhut antara lain soal instruksi penanganan pandemi dari pusat ke daerah serta pelaksanaan testing, tracing dan treatment (3T) yang tidak terkoordinasi dengan baik.

"Begitu keadaan darurat ternyata sistem yang kita punya itu endak jalan. Jadi saya mengalami sekarang bagaimana garis komando dari pemerintah pusat ke gubernur, ke kabupaten, kota itu perlu ada perbaikan di sana sini," ujarnya saat memberikan paparan secara virtual pada peringatan HUT ke-43 BPPT yang ditayangkan YouTube BPPT RI, Senin (23/8/2021).

Baca juga: Usai Salah Sebut Nama Menko Luhut, Bupati Banjarnegara: Mohon Bapak Menteri Memaafkan Saya

"Dan di pusat pun sebenernya penanganannya sendiri juga belum jalan. Yang menangani testing, tracing dan treatment itu pun belum satu garis. Ini juga masalah sendiri. Belum lagi masalah obat," tambahnya.

Oleh karenanya, Luhut mengingatkan bahwa sistem tata kelola birokrasi negara perlu diperbaiki.

Terlebih, di masa mendatang Indonesia berpotensi mengalami multiple waves atau gelombang lonjakan kasus Covid-19 secara berturut-turut.

Hal ini, menurutnya, bisa terjadi karena mutasi virus corona masih terus berlangsung ke depannya.

"Kalau kita lihat varian (virus corona) ini apakah bermutasi ? Kita bisa saja menghadapi multiple waves (Covid-19) di masa depan," ungkapnya.

Baca juga: Luhut: PPKM Ini Akan Terus Berlaku Selama Pandemi

Lebih lanjut, Luhut menyampaikan bahwa kondisi pandemi Covid-19 saat ini sudah mulai membaik. Indikasinya terpantau dari catatan kasus konfirmasi positif Covid-19 mengalami penurunan sebesar 78 persen sejak puncaknya pada 15 Juli 2021.