Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 Mencapai Lebih 100 Juta Dosis pada Akhir Agustus

Kompas.com - 23/08/2021, 20:26 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comPresiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi Covid-19 saat ini terus meningkat. Ia pun meminta agar cakupan vaksinasi dapat melewati 100 juta dosis pada akhir Agustus.

Menurut Jokowi, saat ini sudah ada 90,59 juta dosis vaksin Covid-19 yang diberikan kepada masyarakat.

“Saya minta kepada Menkes sampai akhir bulan Agustus ini kita harus bisa mencapai penyuntikan lebih dari 100 juta dosis vaksin,” kata Jokowi, dalam konferensi pers terkait perkembangan PPKM, dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Senin (23/8/2021).

Baca juga: Jokowi: Kasus Positif Covid-19 Turun 78 Persen, Keterisian RS Saat ini 33 Persen

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi Covid-19 dosis kedua mencapai 32.046.224 orang atau 15,39 persen dari target, pada Senin (23/8/2021) pukul 12.00 WIB.

Sementara, jumlah masyarakat yang sudah menerima vaksin dosis pertama yakni 57.779.716 orang.

Pemerintah telah menetapkan target vaksinasi terhadap 208.265.720 orang. Sasaran vaksinasi terdiri atas tenaga kesehatan, kelompok lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan, dan masyarakat umum termasuk anak usia 12-17 tahun.

Selain itu Jokowi mengatakan, saat ini kasus positif Covid-19 telah menurun sebesar 78 persen. Penurunan ini terhitung sejak puncak kasus Covid-19 pada 15 Juli 2021.

Baca juga: Jokowi: Kesembuhan Covid-19 Lebih Tinggi Dibanding Kasus Positif dalam Beberapa Minggu Terakhir

Kemudian, angka kesembuhaan pasien dari Covid-19 secara konsisten juga lebih tinggi dibandingkan penambahan kasus positif selama beberapa pekan terakhir.

Hal ini berkontribusi secara signifikan terhadap keterisian tempat tidur atau BOR nasional. Dengan kondisi tersebut, maka Jokowi memutuskan perpanjangan PPKM dilakukan dengan penambahan daerah yang diturunkan levelnya.

Sejumlah daerah yang tadinya berstatus level 4 dan kini level 3 antara lain wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya.

"Saat ini angkanya (BOR) di angka 33 persen. Untuk itu pemerintah memutuskan sejak2 Agustus hingga 30 Agustus beberapa daerah bisa menurunkan level dari level 4 ke level 3," kata Jokowi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com