Vonis 12 Tahun Penjara Juliari Dinilai Tak Sebanding dengan Kerugian Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Vonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta tehadap mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (23/8/2021) dinilai tidak sebanding dengan kerugian negara yang diakibatkan perbuatan Juliari.

Dalam perkara ini, nilai korupsi paket bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 yang melibatkan Juliari mencapai Rp 32,48 miliar.

Uang itu merupakan fee dari berbagai perusahaan vendor penyedia paket bansos.

“Vonis 12 tahun tidak sebanding dengan kerugian keuangan Rp 32 miliar yang dikorupsi,” ujar Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari kepada Kompas.com, Senin.

Baca juga: Hakim Sebut Juliari Serahkan Uang untuk Hotma Sitompul dan Ketua DPC PDI-P Kendal

Selain itu, Feri menilai, bukan tidak mungkin vonis yang dijatuhkan hakim akan dilanjutkan banding dan kasasi oleh Juliari.

Apalagi, menurut dia, putusan banding saat ini cenderung berpihak pada koruptor.

“Jika ingin membuat koruptor jera, terutama penyelenggara negara maka sanksi pidananya harus tegas 20 tahun atau seumur hidup,” ucap Feri.

Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa uang yang digunakan Juliari untuk kepentingan pribadinya senilai Rp 15,1 miliar dari total uang Rp 32,4 yang berasal dari vendor paket bansos.

Uang dari vendor itu juga mengalir ke pejabat Kemensos lainnya.

Baca juga: Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara

Majelis hakim menilai Juliari terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001.

"Menyatakan terdakwa, Juliari P Batubara secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu," ujar Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis dalam persidangan virtual yang ditayangkan melalui akun YouTube Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 12 tahun dan pidana denda Rp 500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan enam bulan," ucap hakim.

Selain itu, hakim menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.590.450.000 atau sekitar Rp 14,59 miliar.

Jika tidak diganti, bisa diganti pidana kurungan selama dua tahun.

Baca juga: Juliari Divonis 12 Tahun Penjara, ICW: Lukai Hati Korban Korupsi Bansos, Lebih Tepat Seumur Hidup

Hakim juga mencabut hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari selama empat tahun. 

Adapun vonis ini lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan itu dituntut 11 tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan oleh Jaksa KPK.

Jaksa menilai Juliari terbukti menerima suap dalam pengadaan paket bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek 2020 sebesar Rp 32,48 miliar.

Selain itu, Juliari juga dituntut pidana pengganti sebesar Rp 14,5 miliar dan hak politiknya dicabut selama empat tahun.

Dalam tuntutannya, jaksa menyebut mantan Mensos ini memerintahkan dua anak buahnya, yaitu Matheus Joko dan Adi Wahyono untuk meminta fee Rp 10.000 tiap paket bansos Covid-19 dari perusahaan penyedia.