Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Stunting Merupakan Ancaman bagi Pembangunan SDM

Kompas.com - 23/08/2021, 18:41 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, stunting merupakan ancaman bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Oleh karena itu, masa perkembangan bayi dalam kandungan hingga usia pertumbuhan merupakan momen yang tidak boleh diabaikan.

"Dari seluruh etape pembangunan SDM, ada momentum yang tidak boleh diabaikan, yaitu pada masa mereka berada dalam kandungan dan usia bayi. Ada ancaman malapetaka mengincar calon SDM Indonesia yaitu stunting," ujar Muhadjir, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021 bertema Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting, secara daring, Senin (23/8/2021).

Baca juga: Menko PMK: Kebijakan Akselerasi Penurunan Stunting Terus Diperbaiki

Muhadjir menjelaskan, pembangunan Indonesia ditujukan untuk membentuk SDM berkualitas dan berdaya saing. Tujuan yang diharapkan yakni SDM yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, terampil, dan berkarakter kuat.

Pembangunan SDM, kata Muhadjir, harus dimulai sejak janin di dalam rahim ibunya, lahir menjadi bayi, tumbuh menjadi anak usia dini, memasuki pendidikan dasar SD-SMP-SMA hingga memasuki usia produktif 19 hingga 44 tahun.

"Sampai kita antar hingga usia lansia," kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, apabila Indonesia berhasil lepas dari jeratan stunting pada usia dini atau masa usia janin dan bayi, maka SDM akan menjadi luhur, penuh daya saing, cerdas, dan memiliki kapasitas untuk menjadi manusia produktif.

Oleh sebab itu, Muhadjir menekankan, upaya di sektor hulu mutlak dilakukan.

Baca juga: Menkes: Penanganan Stunting Akan Terus Dilakukan Hingga Tak Jadi Masalah di Indonesia

"Yaitu pada masa anak-anak remaja, akan jadi calon seorang ibu, jadi calon pengantin, ibu hamil, menyusui hingga anak usia 59 bulan. Seribu awal kehidupan inilah yang akan menentukan masa depan SDM Indonesia yang produktif," ucap dia.

Adapun Indonesia menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024. Saat ini, angka stunting Indonesia masih sebesar 27 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com