Kompas.com - 23/08/2021, 18:32 WIB
Ilustrasi sel tahanan. THINKSTOCKPHOTOSIlustrasi sel tahanan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengatakan, ada 76 narapidana terorisme (napiter) yang menyatakan kesetiaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Irjen Pol Reynhard Silitonga menyebut, jumlah tersebut diperoleh sejak awal tahun hingga Agustus 2021 ini.

"Awal tahun ini hingga 20 Agustus 2021 sebanyak 76 orang menyatakan kesetiaan kepada NKRI," kata Reynhard seperti dikutip dari Antara, Senin (23/8/2021).

Baca juga: PPATK Pantau Aliran Dana Aktivitas Organisasi Teroris di Indonesia

Menurut dia, angka tersebut melampaui target 50 orang napiter per tahun untuk mengakui kesalahan dan kembali menyatakan kesetiaan kepada NKRI.

Kendati demikian, Reynhard mengatakan, masih banyak napiter yang belum terbina.

Menurut dia, tidak mudah untuk membuat napiter mau untuk mengakui kesetiaan kepada NKRI.

Ia menyampaikan, Ditjen Pemasyarakatan selalu bekerja sama dengan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam melakukan pembinaan hingga deradikalisasi terhadap napiter.

Reynhard menyebutkan, ada 454 napiter di seluruh Indonesia sampai dengan 20 Agustus 2021. Dari jumlah tersebut, 12 orang di antaranya adalah perempuan.

Menurut dia, terdapat napiter di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu yang enggan untuk berkomunikasi.

Baca juga: Tentang Muchsin Kamal yang Jual Airgun kepada Zakiah Aini, Mantan Napiter Anti ISIS

Hal itu, lanjut Reynhard, menunjukkan bahwa pembinaan dan deradikalisasi napiter hingga membuat mereka menyatakan kesetiaan kepada NKRI bukan persoalan yang mudah dilakukan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pikir-pikir Terkait Vonis Sekda Nonaktif Tanjungbalai

KPK Pikir-pikir Terkait Vonis Sekda Nonaktif Tanjungbalai

Nasional
Sepakati Jadwal Pemilu 2024, Pemerintah-KPU Beda Pendapat soal Masa Kampanye

Sepakati Jadwal Pemilu 2024, Pemerintah-KPU Beda Pendapat soal Masa Kampanye

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif PPU Abdul Gafur, KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Sekjen DPC Demokrat Balikpapan

Kasus Bupati Nonaktif PPU Abdul Gafur, KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Sekjen DPC Demokrat Balikpapan

Nasional
Laporkan Dugaan Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat, Migrant Care: Sangat Keji!

Laporkan Dugaan Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat, Migrant Care: Sangat Keji!

Nasional
Polri Cek Dugaan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Polri Cek Dugaan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
PBNU Panggil PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

PBNU Panggil PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Komisi II Hormati Rencana UU IKN Mau Digugat ke MK

Komisi II Hormati Rencana UU IKN Mau Digugat ke MK

Nasional
Kisah Penyandang Disabilitas, dari Hampir Bunuh Diri hingga Jadi Atlet Paralimpiade Nasional

Kisah Penyandang Disabilitas, dari Hampir Bunuh Diri hingga Jadi Atlet Paralimpiade Nasional

Nasional
ICW: Tuntutan Ringan terhadap Azis Kuatkan Dugaan KPK Enggan Beri Efek Jera pada Pelaku Korupsi

ICW: Tuntutan Ringan terhadap Azis Kuatkan Dugaan KPK Enggan Beri Efek Jera pada Pelaku Korupsi

Nasional
Buka Suara, Polri Sebut Pelat Polisi Arteria Dahlan untuk Pengamanan

Buka Suara, Polri Sebut Pelat Polisi Arteria Dahlan untuk Pengamanan

Nasional
Polri Limpahkan Berkas Perkara Ferdinand Hutahaean ke Kejari Jakpus

Polri Limpahkan Berkas Perkara Ferdinand Hutahaean ke Kejari Jakpus

Nasional
Pasang Surut Hubungan Megawati dan SBY Lebih dari Satu Dekade, Berawal dari Pilpres

Pasang Surut Hubungan Megawati dan SBY Lebih dari Satu Dekade, Berawal dari Pilpres

Nasional
Din Syamsuddin Berencana Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi

Din Syamsuddin Berencana Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Panglima Andika Kawal 35 Kasus Hukum yang Menjerat Prajurit TNI

Panglima Andika Kawal 35 Kasus Hukum yang Menjerat Prajurit TNI

Nasional
Apresiasi Megawati Larang Kader PDI-P Interupsi SBY, Politikus Demokrat Singgung Puan

Apresiasi Megawati Larang Kader PDI-P Interupsi SBY, Politikus Demokrat Singgung Puan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.