Kompas.com - 23/08/2021, 17:59 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat melaksanakan telekonferens dengan para kader Demokrat yang menjadi kepala daerah di Jawa Timur, Rabu (23/6/2021). Dokumentasi DPP Partai DemokratKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat melaksanakan telekonferens dengan para kader Demokrat yang menjadi kepala daerah di Jawa Timur, Rabu (23/6/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, bangsa Indonesia tidak perlu defensif atas laporan dari sejumlah lembaga dunia yang menyebut terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia.

AHY mengakui, demokrasi di Indonesia perlu terus dievaluasi dan dibenahi meski telah suskes mengadakan tiga pemilihan presiden dan ratusan pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Secara kuantitas tentu kita patut berbangga. Namun terkait kualitas rasanya kita sebagai bangsa perlu untuk terus mengevaluasi dan menbenahinya. Kita tidak perlu terlalu defensif ketika sejumlah lembaga dunia menilai bahwa telah terjadi kemunduran demokrasi, democratic regression, di Indonesia," kata AHY saat menyampaikan pidato kebangsaan dalam acara yang ditayangkan akun YouTube CSIS Indonesia, Senin (23/8/2021).

AHY berpandangan, ada tiga hal yang berdampak pada kualitas demokrasi Indonesia, yakni politik uang, politik identitas, dan politik post-truth.

Baca juga: Soal Penanganan Pandemi, AHY: Negara Tak Boleh Gagal Fokus antara Api dan Asap

Mengenai politik uang, AHY menilai, praktik-praktik politik yang tidak berbasis pada ide dan gagasan atau pada visi, misi, dan program aksi semakin berkembang dan mengemuka dewasa ini.

AHY mengatakan, demokrasi semestinya memberi ruang luas bagi masyarakat untuk memilih figur-figur terbaik sebagai pemimpin eksekutif dan wakil rakyat.

Sementara, pemilu dan pilkada semestinya menjadi ajang kontestasi intelektual, integritas, kepemimpinan, dan integritas.

"Tapi pada kenyatannya politik kita semakin disesaki oleh pragmatisme dan transaksionalisme. Artinya demi kemenangan elektoral politik uang menjadi jalan pintas tentu bagi mereka yang punya uang berlimpah," kata AHY.

Soal politik identitas, kata AHY, ada sejumlah kalangan yang menilai hal itu merupakan strategi yang paling efektif dan efisien dalam memenangi dukungan elektoral, yakni dengan menyentuh sentimen primordial atau identitas tertentu seperti agama, suku, dan etnis.

Baca juga: 76 Tahun Kemerdekaan Indonesia, AHY: Hari ini Musuhnya Bukan Penjajah tetapi Covid-19

Menurut AHY, hal ini berbahaya karena dalam jangka panjang akan menyebabkan kerusakan dan perpecahan yang harganya sangat mahal.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.