Soal Pembatalan Dakwaan 13 MI Kasus Jiwasraya, JPU Dinilai Tak Profesional

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, berpendapat jaksa penuntut umum (JPU) yang menyusun dakwaan atas 13 perusahaan manajer investasi (MI) dalam perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya tidak profesional. Ia pun mengatakan, perlu ada pemeriksaan terhadap jaksa penuntut.

"Ini menunjukkan bahwa tidak profesional. Bagaimana peristiwa yang masing-masing berdiri sendiri ini, yang tidak ada kaitannya satu sama lain, dijadikan satu dalam satu surat dakwaan," kata Chairul dalam keterangannya, Senin (23/8/2021).

Diketahui, Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Agustus 2021 telah membatalkan surat dakwaan terhadap 13 MI dalam perkara dugaan korupsi Jiwasraya.

Di bagian pertimbangan, pembatalan tersebut terkait penggabungan 13 berkas perkara menjadi satu surat dakwaan.

Pada 20 Agustus, JPU memilih kembali melimpahkan 13 berkas perkara itu. Ketiga belas berkas perkara yang semula digabungkan menjadi satu dakwaan tersebut kini dibuat terpisah-pisah menjadi 13 dakwaan.

Baca juga: Jaksa Kembali Limpahkan Berkas Tersangka 13 Perusahaan Manajer Investasi Terkait Kasus Jiwasraya

Chairul pun menilai, dakwaan jaksa penuntut terhadap 13 perusahaan MI itu berarti tidak jelas, sehingga dibatalkan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor.

"Dakwaannya berarti tidak jelas, obscuur libel, dakwaannya kabur," ujarnya.

Pelimpahan kembali ketiga belas berkas perkara MI dalam kasus korupsi Jiwasraya itu dilakukan JPU meski belum menerima salinan putusan pembatalan dakwaan secara lengkap.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Bima Suprayoga menyatakan, alasan pelimpahan tersebut adalah terjadinya perbedaan persepsi antara penuntut umum dan majelis hakim terkait penerapan Pasal 141 Huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan.

Meski penggabungan perkara merupakan kewenangan penuntut umum, demi kepastian hukum dan tidak berlarut-larutnya penyelesaian perkara, penuntut umum mengupayakan pelimpahan perkara secepat mungkin.

Selain itu, lanjut Bima, upaya perlawanan tidak diperlukan lagi karena pada hakikatnya hanya mempertentangkan masalah administratif formil, bukan mempermasalahkan substansi atau pokok perkaranya.

Baca juga: Kejaksaan: 13 Perusahaan Manajer Investasi dalam Kasus Jiwasraya Masih Berstatus Terdakwa

Sementara pembuktian sesungguhnya ada pada pemeriksaan pokok perkara, bukan pada sempurnanya persyaratan administratif formil sebagaimana tertuang dalam putusan sela.

"Penuntut umum dalam hal ini lebih mengutamakan pencapaian keadilan substantif daripada keadilan prosedural serta mengesampingkan ego sektoral dalam penanganan dan penyelesaian perkara pidana, walaupun sampai saat ini penuntut umum belum menerima putusan sela tersebut secara lengkap," kata Bima, Jumat (20/8/2021).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, pada Rabu (18/8/2021), menyatakan surat dakwaan terhadap 13 perusahaan MI dalam perkara dugaan korupsi Jiwasraya telah disusun secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia pun menegaskan, pembatalan dakwaan terhadap 13 perusahaan MI itu tidak terkait dengan materi surat dakwaan.

"Upaya yang dilakukan oleh jaksa dalam pembuatan surat dakwaan telah profesional dan telah sesuai aturan dasar hukumnya," kata Leonard.