Hatta Rajasa Khawatir Amendemen Timbulkan Kegaduhan Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Hatta mengatakan, amendemen konstitusi memang tidak dilarang. Namun, ia mengingatkan agar kader-kader PAN tetap melanjutkan agenda-agenda Reformasi dan meluruskan penyalahgunaan Reformasi.

"Agar kita tetap menjadi partai yang menjadi harapan rakyat, partai yang selalu dikenal rakyat sebagai partai yang berada di depan manakala bangsa dan rakyatnya sedang mengalami kesulitan," ujar Hatta.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, amendemen UUD 1945 diperlukan untuk memberikan kewenangan bagi MPR dalam penetapan PPHN.

Menurut Bamsoet, PPHN dibutuhkan sebagai pedoman atau arah penyelenggaraan negara. Dengan begitu, Bangsa Indonesia tak lantas berganti haluan setiap pergantian presiden-wakil presiden.

"Sehingga Indonesia tidak seperti orang menari poco-poco. Maju dua langkah, mundur tiga langkah," kata Bamsoet dalam peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-76 MPR yang dipantau secara daring, Rabu (18/8/2021).

"Ada arah yang jelas ke mana bangsa ini akan dibawa oleh para pemimpin kita dalam 20, 30, 50, hingga 100 tahun yang akan datang," tutur dia.