Kompas.com - 23/08/2021, 12:48 WIB
Wakil Presdien Ma'ruf Amin saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021 bertema 'Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting' secara daring, Senin (23/8/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presdien Ma'ruf Amin saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021 bertema 'Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting' secara daring, Senin (23/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, sejumlah program dan anggaran telah dirancang oleh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk penanganan stunting.

Namun, menurut Wapres, yang menjadi tatantangan dalam pelaksanaan program itu adalah bagaimana memastikannya dapat diterima tepat sasaran.

"Tantangannya, bagaimana memastikan seluruh program dapat secara konvergen sampai di wilayah dan diterima rumah tangga sasaran," ujar Ma'ruf di acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021 bertema 'Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting' secara daring, Senin (23/8/2021).

"Konvergensi adalah kata yang mudah diucapkan, tetapi seringkali tidak mudah untuk diwujudkan," imbuh Ma'ruf.

Untuk mewujudkan implementasi program tersebut, kata Wapres, diperlukan upaya keras dari seluruh pihak. Oleh karena itu, ia meminta setiap lembaga yang terlibat agar menghilangkan ego sektoral.

Baca juga: Dampak Pandemi, Kemenkeu: Anak Usia 0-2 Tahun Berpotensi Tinggi Kena Stunting

Ma'ruf mengatakan, berbagai program penurunan stunting selama ini sudah dijalankan oleh kementerian/lembaga sesuai tugas pokok dan fungsinya serta pemerintah daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

"Program-program ini dilaksanakan melalui berbagai mekanisme implementasi dan pendanaan," kata dia.

Ada yang dilaksanakan dan didanai melalui anggaran kementerian/lembaga, serta dana transfer ke daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), ada pula yang melalui dana dekonsentrasi.

Bahkan, kata dia, dana desa pun sudah banyak dialokasikan untuk penurunan stunting.

Selain itu, Ma'ruf mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Perpres tersebut memberikan payung hukum bagi Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018.

Baca juga: Wapres Minta Pemda Evaluasi Program dan Anggaran Penurunan Stunting

"Perpres memberikan penguatan kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting," kata dia.

Ma'ruf menjelaskan, dari sisi kerangka intervensi, penanganan stunting secara garis besar dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif yang difokuskan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan, sedangkan intervensi gizi sensitif adalah intervensi pendukung seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.

"Menurut berbagai literatur, intervensi gizi sensitif ini memiliki kontribusi lebih besar, yakni 70 persen dalam upaya penurunan stunting," ucap dia.

Selain itu, Perpres juga mengukuhkan 5 pilar utama yang sangat penting dalam percepatan penurunan stunting.

Kelima pilar tersebut adalah komitmen politik dan kepemimpinan nasional dan daerah; kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; konvergensi program pusat, daerah dan masyarakat; ketahanan pangan dan gizi, dan monitoring dan evaluasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala Polisi Malaysia Bertemu Kapolri Bahas PMI Ilegal hingga Penanganan Covid-19

Kepala Polisi Malaysia Bertemu Kapolri Bahas PMI Ilegal hingga Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Januari: Sebaran 4.878 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 25 Januari: Sebaran 4.878 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
Sebut Kerangkeng Manusia untuk Rehabilitasi Narkoba, Bupati Langkat Ngaku Sudah Bina Ribuan Orang

Sebut Kerangkeng Manusia untuk Rehabilitasi Narkoba, Bupati Langkat Ngaku Sudah Bina Ribuan Orang

Nasional
Zulhas Akan Berikan Penghargaan untuk Intelektual Muda, Anies hingga Ridwan Kamil Dijadwalkan Hadir

Zulhas Akan Berikan Penghargaan untuk Intelektual Muda, Anies hingga Ridwan Kamil Dijadwalkan Hadir

Nasional
UPDATE 25 Januari: 259.675 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' Versi PCR 2,77 Persen

UPDATE 25 Januari: 259.675 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" Versi PCR 2,77 Persen

Nasional
Kelas Rawat Inap Jadi Tunggal, BPJS Kesehatan Bakal Pangkas Rujukan Berjenjang

Kelas Rawat Inap Jadi Tunggal, BPJS Kesehatan Bakal Pangkas Rujukan Berjenjang

Nasional
Jokowi: RI-Singapura Sepakat 5 Konsensus untuk Myanmar Perlu Dilaksanakan

Jokowi: RI-Singapura Sepakat 5 Konsensus untuk Myanmar Perlu Dilaksanakan

Nasional
UPDATE 25 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,07 Persen, Dosis Pertama 87,4 Persen

UPDATE 25 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,07 Persen, Dosis Pertama 87,4 Persen

Nasional
Resmi Ditandatangani, Begini Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Resmi Ditandatangani, Begini Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Nasional
UPDATE 25 Januari: 24.856 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Januari: 24.856 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
KSAD Naikkan Pangkat 23 Pati TNI AD, Mulyo Aji hingga Afni Boer Kini Jenderal Bintang 3

KSAD Naikkan Pangkat 23 Pati TNI AD, Mulyo Aji hingga Afni Boer Kini Jenderal Bintang 3

Nasional
UPDATE 25 Januari: 7.483 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Januari: 7.483 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 869, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.125.080

UPDATE 25 Januari: Bertambah 869, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.125.080

Nasional
BNN Sebut Kerangkeng Manusia di Langkat Bukan Tempat untuk Rehabilitasi Narkoba

BNN Sebut Kerangkeng Manusia di Langkat Bukan Tempat untuk Rehabilitasi Narkoba

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 20 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.247

UPDATE 25 Januari: Bertambah 20 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.247

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.