Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Prevalensi "Stunting" Tahun 2019 Capai 27,7 Persen

Kompas.com - 23/08/2021, 11:34 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, angka prevalensi stunting di Indonesia masih mencapai angka 27,7 persen.

Hal ini disampaikannya berdasarkan data dari Studi Status Gizi Balita (SSGBI) yang menyebutkan angka prevalensi stunting tahun 2019 mencapai 6.538.564 anak di Indonesia.

“Angka prevalensi stunting di tahun 2019 sebesar 6.538.564 anak atau lebih kurang 27,7 persen,” kata Tito di acara virtual “RAKORNAS Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting”, Senin (23/8/2021).

Baca juga: Cegah Stunting, BKKBN Imbau Generasi Muda Mulai Pola Hidup Sehat sejak Dini

Menurut Tito, ada tiga daerah yang memiliki angka prevalensi stunting yang rendah yakni Provinsi Bali, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta.

Ia juga menyampaikan, ada 3 provinsi yang memiliki angka prevalensi stunting yang tinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat (Sulbar), dan Aceh.

Stunting merupakan kondisi saat balita atau anak mengalami gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi atau asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Tito mengatakan, stunting bukan hanya persoalan masalah kesehatan, melainkan juga persoalan bangsa Indonesia.

“Persoalan stunting kami kira bukan sekadar masalah kesehatan tapi ini masalah survive-nya bangsa Indonesia karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa,” ucap dia.

Sebab, menurut dia, kekuatan utama suatu bangsa menjadi maju tidak hanya terletak pada sumber daya alam (SDA), tetapi juga terletak pada sumber daya manusia (SDM).

Ia pun mengharapkan Indonesia bisa memiliki SDM yang unggul, sehat, dan terdidik.

“Sehingga, generasi muda yang sehat dan terdidik merupakan strategi besar yang harus kita wujudkan dalam semua pemerintahan,” ujar dia.

Baca juga: Lahirkan Generasi Masa Depan Bebas Stunting, Kemenkominfo Gelar Forum Kepoin GenBest

Selain itu, Tito mengatakan, hal inilah yang membuat Presiden Joko Widodo sejak periode pertama pemerintahannya memasukan persoalan stunting melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024.

Tito juga mengatakan, pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting tahun 2024 di Tanah Air menjadi 14 persen.

“Yang dilanjutkan dalam RPJMN 2020-2024 dimana pada tahun 2024 target prevalensi stunting diturunkan menjadi sebesar 14 persen,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com