Kompas.com - 23/08/2021, 10:29 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Goresan mural masif di sejumlah daerah. Ada yang menyebut bahwa aksi mural tersebut diorkestrasi. Ada juga yang mengatakan bahwa itu semata jeritan hati seniman mural yang terimpit situasi pandemi. 

Ada yang menarik untuk dicermati dari aksi mural di berbagai daerah ini. Pertama, aksi mural menyebar dalam satu pekan di sejumlah daerah di Pulau Jawa.

Kedua, bahasa yang digunakan nyaris sama. Ketiga, polisi serentak melakukan penyelidikan tapi lalu dihentikan karena alasan yang sama: tidak ditemukan unsur pidana. 

7 hari mendakan mural dan selebaran

Tapi tunggu dulu. Barangkali ada yang belum mafhum apa itu Mural. Mural adalah aksi corat - coret seni yang dilakukan di dinding yang memiliki permukaan cukup luas.

Mural bukan barang baru. Pertama kali ditemukan di Gua Chuavet, di jajaran Lembah Ardeche di Perancis Tenggara, sekitar 30 ribu tahun yang lalu.

Bahkan salah satu seniman mural Indonesia Yayak Yatmaka mengungkapkan bahwa Mural justru pertama kali ada di Indonesia, yakni di salah satu Gua di Sulawesi dan Kalimantan sejak 40 ribu tahun lalu. Mana yang benar, perlu penelitian lebih lanjut.

Tapi yang jelas Mural sudah lama digunakan untuk medium komunikasi di berbagai peradaban. Ada yang berupa kode, ada yang berupa cerita rakyat. Kini mural berfungsi sebagai ekspresi sosial. 

Kembali ke mural dan selebaran yang terjadi belakangan ini. Memang faktanya masif terjadi. Ini bukan tentang tanggal dibuat, tapi tentang bahasan di media sosial. 

"404 Not Found" hingga "Dipaksa Sehat"

Gambar tentang mural mulai viral di media sosial pada 12 Agustus 2021. Gambar yang beredar adalah mural di salah satu sudut Kota Tangerang, Banten.

Mural itu menggambar sosok seseorang mirip Presiden Jokowi yang matanya tertutup selembar kain bertulis "404 not found". Entah apa yang dimaksud pembuat mural.

Yang jelas, "404 Not Found" adalah jenis informasi dalam dunia internet dengan kondisi tertentu: terhubung dengan jaringan internet tapi alamat situs tidak ditemukan.

Ada lagi gambar mural lain yang beredar. Kali ini di Pasuruan, Jawa Timur. Mural itu bertuliskan "Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit"

 

Tak berhenti di sini, sehari kemudian juga ditemukan Mural, kali ini di Pasuruan, Jawa Timur. Bertuliskan, "Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit".

Selang beberap hari, saat HUT ke-76 Republik Indonesia di Klaten, Jawa Tengah, beredar selebaran yang ditempel di pinggir-pinggir jalan. Pesan tulisannya sama, hanya ada sedikit tambahan, "Bertahan Hidup, Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit".

Pada hari yang sama, selebaran lain beredar di Cileduk, Tangerang, Banten. Tulisannya "Wabah Sebenarnya adalah Kelaparan".

Selebaran yang sama dengan Cileduk juga beredari di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, beberapa hari kemudian.

Mural dan selebaran itu kemudian dihapus oleh Satpol PP. 

Soal pro-kontra penghapusan kita bisa berbicara panjang. Pertanyaannya, apakah ada "dalang" yang sama di balik aksi mural dan selebaran ini?

Siapa di belakang mural dan selebaran?

Politisi PDI Perjuangan yang juga Praktisi Hukum Henry Yosodiningrat mengungkapkan kecurigaannya.

"Saya memperkirakan kalau melihat dari bentuk-bentuk, bahasanya, saya melihat ada intellectual man behind the screen."

Menurut Henry, aksi mural dan selebaran ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. "Katanya lapar tapi bisa membiayai membuat tulisan seperti itu," ungkap Henry.

Menanggapi Henry, aktivis hak asasi manusia Haris Azhar mengatakan, aksi mural itu biasa saja. Tidak ada yang istimewa.

"Dalam dunia seni ada tren. Tren soal penggunaan catnya, warnanya, hingga bahasanya. Jadi, jangan diartikan berlebihan," kata Haris.

Henry dan Haris mengungkapkan pandangannya di program AIMAN yang tayang setiap Senin pukul 20.00 di Kompas TV.

Haris justru khawatir dengan respons penghapusan mural oleh aparat pemerintah. Menurutnya, itu membayakan kebebasan berekspresi.

Terlepas dari alasan dikhawatirkan atau tidak, mural adalah bagian dari ekspresi masyarakat. Disampaikan dengan seni dan sebagian juga disampaikan dengan bahasa yang tinggi (high context communications).

Upaya klandestin atau bukan?

Memang sulit untuk membuktikan apakah mural ini bagian dari skenario untuk menggerakkan massa atau tidak. Juga sulit membuktikan apakah ini terkait upaya klandestin dari pihak tertentu. 

Tapi yang jelas, saat ini banyak masyarakat yang memang sedang mengalami himpitan ekonomi karena pandemi. Pemerintah perlu konsisten menjalankan program-program sosial membantu masyarakat.  

Program-program sosial yang sedang dijalankan pemerintah adalah bantuan sosial tunai, program keluarga harapan, subsidi gaji, berbagai kemudahan bagi usaha kecil dan menengah, serta insentif bagi sejumlah sektor usaha. 

Ada mural atau tidak ada mural, program-program itu harus terus konsisten dilakukan. Anjing menggonggong kafilah berlalu.

Jadi, tak perlu risau berlebihan. Anggap saja cubitan sayang ketimbang mencari kambing hitam.

Saya Aiman Witjaksono.
Salam!

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1 Warga Luka Ringan imbas Gempa Garut

1 Warga Luka Ringan imbas Gempa Garut

Nasional
KSP Sebut Inflasi Pangan Terus Menurun Sejak Juli

KSP Sebut Inflasi Pangan Terus Menurun Sejak Juli

Nasional
Penghina Pemerintah dan Lembaga Negara Tak Melulu Langsung Dipenjara

Penghina Pemerintah dan Lembaga Negara Tak Melulu Langsung Dipenjara

Nasional
Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Nasional
Elektabilitas Anies Salip Prabowo, Nasdem: Rakyat Ingin Presiden Baru yang Berbeda

Elektabilitas Anies Salip Prabowo, Nasdem: Rakyat Ingin Presiden Baru yang Berbeda

Nasional
Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Nasional
Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Nasional
Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Nasional
Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Nasional
Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Nasional
PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

Nasional
Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Nasional
Potensi Ganjar Diusung Capres oleh KIB, Zulhas: Sangat Prospek

Potensi Ganjar Diusung Capres oleh KIB, Zulhas: Sangat Prospek

Nasional
Kelola Penerbangan dengan Baik Saat KTT G20, Anggota Komisi VI DPR RI Puji Airnav

Kelola Penerbangan dengan Baik Saat KTT G20, Anggota Komisi VI DPR RI Puji Airnav

Nasional
Draft Akhir RKUHP: Hina Pemerintah hingga DPR Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Draft Akhir RKUHP: Hina Pemerintah hingga DPR Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.