KILAS

LAN Dorong Pemda Percepat Sinkronisasi Perda dan UU Cipta Kerja

Kompas.com - 21/08/2021, 09:24 WIB
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto Dok. LANKepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto

KOMPAS.com – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengatakan, pihaknya berupaya menyusun instrumen guna membantu pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi daerah dengan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Adapun instrumen tersebut diwujudkan dengan langkah-langkah fundamental melalui perumusan ke dalam metode mapping, analysis, validation, dan agenda (MAVA).

"Metode ini disusun dengan memperhatikan kendala-kendala yang dialami oleh pemda. Semoga dapat membantu pemda untuk segera mewujudkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha,” ujar Adi, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (21/8/2021).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membuka diskusi media dengan tema “Mendorong Progresivitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan dan Kemudahan Berinvestasi di Daerah Pasca UU Cipta Kerja” secara virtual, Jumat (20/8/2021).

Adi menilai, respons pemda pasca-terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada November 2021 masih perlu ditingkatkan.

Hal itu terlihat dari upaya pemda dalam menyesuaikan peraturan di daerah terhadap UU Cipta Kerja masih belum berjalan secara optimal.

“Untuk menyikapi masalah tersebut, saat ini kami sedang menyusun instrumen guna mempercepat harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) terhadap UU Cipta Kerja,” ucap Adi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya menemukan beberapa kendala yang dihadapi pemda dalam melakukan harmonisasi dengan UU Cipta Kerja.

Adapun beberapa kendala tersebut adalah keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum, kurangnya koordinasi antara pemda dan pemerintah pusat, belum diterbitkannya peraturan teknis dari UU Cipta Kerja, serta kurangnya anggaran untuk melakukan kajian dan analisis perda dan perkada.

“Oleh karena itu, LAN merekomendasikan pemda untuk segera melakukan proses inventarisasi perda dan perkada terutama yang bersinggungan terhadap UU Cipta Kerja,” jelas Adi.

Selain itu, lanjut dia, untuk memperkuat SDM di bidang hukum, diperlukan upaya rekrutmen atau pengembangan kompetensi. Hal ini guna mempercepat proses harmonisasi dan sinkronisasi perda dan perkada tersebut.

Tak hanya pemda, Adi menyatakan, pemerintah pusat juga perlu mempercepat penerbitan peraturan teknis dari UU Cipta Kerja.

Peraturan itu akan menjadi pedoman bagi daerah dengan memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi perda dan perkada.

Lakukan kajian di sejumlah wilayah pemda

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN Tri Widodo mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian yang dilaksanakan di sejumlah wilayah pemda sebagai lokus agar instrumen harmonisasi dan sinkronisasi dapat tersusun dengan baik.

Beberapa wilayah pemda tersebut adalah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Sumatera Selatan (Sumsel).

“Dikarenakan kondisi pandemi, maka pengambilan data dilakukan dengan focus group discussion (FGD) secara online dan studi dokumentasi untuk mempelajari dokumen-dokumen terkait jurnal, kajian dari pemda dan peraturan-peraturan daerah,” ucap Tri Widodo.

Lebih lanjut ia menambahkan, untuk penyusunan instrumen, LAN juga mendorong keterlibatan media sebagai salah satu subsistem dalam perbaikan sistem kebijakan di Indonesia.

Sebab, media merupakan salah satu pilar good governance yang memiliki peranan penting untuk menjadi sarana diseminasi kebijakan sebagai pendorong dan akselerasi perubahan ke arah yang lebih baik.

Sebagai informasi, dalam acara diskusi media tersebut turut hadir Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara LAN Widhi Novianto, peneliti di lingkungan LAN, dan rekan-rekan media.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.