Mantan Ketua MK Sebut PPHN Tak Lagi Relevan Diterapkan

Kompas.com - 21/08/2021, 06:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai Pokok-pokok Haluan Negara atau Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tak lagi relevan diterapkan sekarang.

Ia menyatakan dulunya GBHN disusun berdasarkan pidato Sukarno yang ditetapkan dalam Tap MPR. Sementara di era Soeharto, GBHN dibuat melalui Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang ditetapkan oleh MPR dan menjadi GBHN. 

“Sekarang GBHN siapa yang buat? Kalau diliat Ketetapan MPR, (berarti) MPR yang buat. Kalau MPR yang buat apa melibatkan presiden? Ini jadi soal. Jadi MPR nyusun sendiri, presiden punya sendiri, kan jadi soal dalam implementasi,” katanya dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (20/8/2021).

Baca juga: Mantan Ketua MK Pertanyakan Urgensi Amendemen UUD untuk Hidupkan PPHN

Ia menambahan MPR memang dahulu didapuk sebagai lembaga tertinggi negara yang membuat GBHN kemudian presiden merupakan mandataris dari MPR. Sehingga, apabila presiden tak bisa menjalankan mandat, maka MPR bisa menggelar Sidang Istimewa.

“Dan kalau dianggap tidak mampu maka presiden bisa diberhentikan oleh MPR,” tutur Hamdan.

Hamdan pun menyatakan apabila PPHN dalam implementasinya tak bisa memberhentikan presiden maka sia-sia belaka sebab dahulu GBHN atau PPHN merupakan alat untuk mengontrol kinerja presiden.

“Sekarang siapa tanggung jawab? Dulu presiden, dan MPR meminta pertanggungjawaban. Ini dua hal, pertama dari aspek urgensi, kemudian kedua dari aspek substansi. Keduanya tidak masuk,” jelasnya.

“Jadi ini rada aneh, jangan mengubah konstitusi parsial, tidak melihat sebagai satu sistem yang utuh, rusak negara ini jadinya,” kata Hamdan.

Baca juga: Ketua MPR Sebut Amendemen UUD 1945 Diperlukan untuk Tambah Kewenangan MPR Tetapkan PPHN

Saat ini MPR masih melakukan kajian atas Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang diharapkan rampung pada awal tahun 2022 mendatang.

"Badan Pengkajian MPR RI yang terdiri dari para anggota DPR RI lintas fraksi dan kelompok DPD bersama sejumlah pihak terkait terus menyusun hasil kajian PPHN dan naskah akademiknya," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.