Pihak Moeldoko Sebut Tudingan ICW soal Ivermectin Hanya Berdasar Pemberitaan Media

Kompas.com - 20/08/2021, 18:05 WIB
Pengacara Otto Hasibuan di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (25/7/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPengacara Otto Hasibuan di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Moeldoko, Otto Hasibuan mengatakan, pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) tak punya bukti konkret atas tudingan yang mereka layangkan terhadap kliennya terkait obat Ivermectin.

Menurut Otto, tudingan ICW yang menyebutkan bahwa Moeldoko mengambil keuntungan melalui kerja sama dengan produsen obat Ivermectin, PT Harsen Laboratories, hanya berdasar pada pemberitaan media massa.

"Umpamanya ada berita di satu link, dikaitkan dengan berita yang lain, dikaitkan dengan berita yang lain, baru dia simpulkan. Hanya itu ternyata data yang dimiliki oleh ICW, sama sekali tidak ada data yang lain," kata Otto dalam konferensi pers daring, Jumat (20/8/2021).

Baca juga: Perseteruan Moeldoko dengan ICW: Tudingan soal Ivermectin, Bantahan, dan Tuntutan Maaf

Hal itu Otto sampaikan setelah menerima surat balasan dari ICW atas dua somasi yang sebelumnya dilayangkan pihaknya.

Dalam surat tersebut, kata Otto, ICW tak bisa mengungkap metodologi, data primer dan sekunder, maupun interview dari penelitian mereka terkait dugaan kedekatan sejumlah elite politik dengan produsen Ivermectin.

Tudingan bahwa Moeldoko mengambil keuntungan dari peredaran Ivermectin didasari dari pemberitaan yang menyebutkan bahwa PT Harsen Laboratories bekerja sama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dalam mengedarkan Ivermectin di Kudus beberapa waktu lalu. Adapun HKTI diketuai oleh Moeldoko.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tuduhan itu juga didasari dari pemberitaan yang menyebutkan bahwa Moeldoko menyinggung pengurusan izin Ivermectin. Padahal, yang berhak memberikan izin edar obat hanyalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kedua statement ini oleh ICW dikaitkan, seakan-akan dengan pernyataan seperti ini saja dia menuduh Pak Moeldoko berburu rente atau mencari untung," ujar Otto.

"Di mana perbuatan Pak Moeldoko yang mendapat untung dari situasi seperti ini? Dan hanya itu jawaban mereka bolak-balik ke saya, enggak ada data-data yang lain. Mereka hanya merefer (merujuk) kepada data-data di media," tuturnya.

Baca juga: Moeldoko Layangkan Somasi Ketiga ke ICW soal Ivermectin, Terakhir Sebelum Lapor Polisi

Otto mengatakan, dalam surat balasan pihak ICW juga mengakui adanya kesalahan informasi atas tuduhan mereka terhadap Moeldoko.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.