Pimpinan KPK Sebut Belum Terima Hasil Penyelidikan Komnas HAM Terkait TWK

Kompas.com - 20/08/2021, 11:48 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers penahanan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, Dadan Ramdani pada Jumat (13/8/2021). Dokumentasi Humas KPKWakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers penahanan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, Dadan Ramdani pada Jumat (13/8/2021).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum menerima hasil penyelidikan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait adanya pelanggaran HAM dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Sampai akhir Minggu ini, setelah Komnas HAM mengumukan hasil pemantauannya. KPK dan lembaga lainnya tidak menerima surat dan dokumen apapun dari Komnas HAM," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada Kompas.com, Jumat (20/8/2021).

"KPK berpersepsi baik, mungkin Komnas HAM masih memerlukan waktu untuk merevisi atau melengkapi hasil pemantauannya," kata dia.

Ghuron pun mengajak mengajak semua pihak untuk bersabar di tengah adanya simpang siur informasi.

Ia mengatakan, ada Komisioner Komnas HAM yang menyatakan bahwa hasil tersebut tidak disampaikan kepada KPK. Namun, menurut Ghufron pada salah satu acara di TV, Komisioner lainnya menyatakan akan segera menyampaikan ke KPK.

Baca juga: Firli Harap 18 Pegawai KPK Lolos Diklat Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

"Untuk itu silahkan masyarakat menilainya, ini perlu KPK sampaikan supaya tidak ada penilaian KPK tidak responsif," ucap dia.

"KPK mengajak masyarakat untuk bersabar, menghormati Komnas HAM yang menyusun laporan hasil penyelidikan secara tertulis, walau mungkin rekomendasi itu tidak ditujukan kepada KPK sebagai terlapor," ujar Ghufron.

Sebelummya, Komnas HAM menyatakan ada 11 pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan .

Adapun, 11 pelanggaran HAM tersebut ditemukan dari hasil penyelidikan Komnas HAM atas laporan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK.

Pelanggaran itu ditinjau dari sisi kebijakan, perlakuan, serta ucapan dalam pertanyaan maupun pernyataan yang karakteristiknya tidak sesuai dengan prinsip HAM.

"Setelah Komnas HAM melakukan pemeriksaan, pendalaman dan analisis, ternyata Komnas HAM menemukan keyakinan bahwa ada 11 bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus ini," ujar Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan dalam konferensi pers, Senin (16/8/2021).

Baca juga: BKN Enggan Tanggapi Temuan Komnas HAM soal Penggunaan Kop Surat oleh BAIS

Sebelas pelanggaran HAM tersebut adalah hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminatif (ras dan etnis), hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kemudian, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas informasi publik, hak atas privasi, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak atas kebebasan berpendapat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PBNU Panggil PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

PBNU Panggil PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Komisi II Hormati Rencana UU IKN Mau Digugat ke MK

Komisi II Hormati Rencana UU IKN Mau Digugat ke MK

Nasional
Kisah Penyandang Disabilitas, dari Hampir Bunuh Diri hingga Jadi Atlet Paralimpiade Nasional

Kisah Penyandang Disabilitas, dari Hampir Bunuh Diri hingga Jadi Atlet Paralimpiade Nasional

Nasional
ICW: Tuntutan Ringan terhadap Azis Kuatkan Dugaan KPK Enggan Beri Efek Jera pada Pelaku Korupsi

ICW: Tuntutan Ringan terhadap Azis Kuatkan Dugaan KPK Enggan Beri Efek Jera pada Pelaku Korupsi

Nasional
Buka Suara, Polri Sebut Pelat Polisi Arteria Dahlan untuk Pengamanan

Buka Suara, Polri Sebut Pelat Polisi Arteria Dahlan untuk Pengamanan

Nasional
Polri Limpahkan Berkas Perkara Ferdinand Hutahaean ke Kejari Jakpus

Polri Limpahkan Berkas Perkara Ferdinand Hutahaean ke Kejari Jakpus

Nasional
Pasang Surut Hubungan Megawati dan SBY Lebih dari Satu Dekade, Berawal dari Pilpres

Pasang Surut Hubungan Megawati dan SBY Lebih dari Satu Dekade, Berawal dari Pilpres

Nasional
Din Syamsuddin Berencana Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi

Din Syamsuddin Berencana Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Panglima Andika Kawal 35 Kasus Hukum yang Menjerat Prajurit TNI

Panglima Andika Kawal 35 Kasus Hukum yang Menjerat Prajurit TNI

Nasional
Apresiasi Megawati Larang Kader PDI-P Interupsi SBY, Politikus Demokrat Singgung Puan

Apresiasi Megawati Larang Kader PDI-P Interupsi SBY, Politikus Demokrat Singgung Puan

Nasional
Kemenkes Ungkap Tantangan Percepat Vaksinasi Lansia, Hoaks hingga Susah Diyakinkan

Kemenkes Ungkap Tantangan Percepat Vaksinasi Lansia, Hoaks hingga Susah Diyakinkan

Nasional
Polri Akan Luncurkan Aplikasi Presisi Polri, Seluruh Layanan dalam Genggaman

Polri Akan Luncurkan Aplikasi Presisi Polri, Seluruh Layanan dalam Genggaman

Nasional
Jokowi Serahkan Bantuan Rp 1,2 Juta ke Pedagang Pasar Baru Tanjung Enim

Jokowi Serahkan Bantuan Rp 1,2 Juta ke Pedagang Pasar Baru Tanjung Enim

Nasional
Panglima Andika Sebut Polemik di Papua-Papua Barat Akan Jadi Masalah yang Selamanya Dihadapi TNI

Panglima Andika Sebut Polemik di Papua-Papua Barat Akan Jadi Masalah yang Selamanya Dihadapi TNI

Nasional
Komisi II Minta KPU Pastikan Tak Ada Lagi Penyelenggara Pemilu Jadi Korban Meninggal

Komisi II Minta KPU Pastikan Tak Ada Lagi Penyelenggara Pemilu Jadi Korban Meninggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.