Lewat SE, Mendagri Minta APBD 2022 Beri Stimulus Dukung Reformasi Struktural untuk Pulihkan Ekonomi

Kompas.com - 20/08/2021, 10:26 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/7/2021). Tito Karnavian berharap kepala daerah bisa menindaklanjuti tiga instruksinya tentang Perpanjangan PPKM 26 Juli - 2 Agustus 2021 dimulai dengan rapat koordinasi dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hingga mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran atau instruksi gubernur/bupati/wali kota. ANTARA FOTO/Biro Pers Setpres/Rusman/Handout/wsj. ANTARA FOTO/RusmanMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/7/2021). Tito Karnavian berharap kepala daerah bisa menindaklanjuti tiga instruksinya tentang Perpanjangan PPKM 26 Juli - 2 Agustus 2021 dimulai dengan rapat koordinasi dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hingga mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran atau instruksi gubernur/bupati/wali kota. ANTARA FOTO/Biro Pers Setpres/Rusman/Handout/wsj.

Lebih lanjut, Tito dalam SE-nya menginstruksikan agar pemerintah daerah mengatur Dana Transfer Umum untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), dan penambahan belanja kesehatan prioritas.

Selain itu, penggunaan dana desa harus diprioritaskan untuk program perlindungan sosial dan penanganan Covid-19, serta mendukung sektor publik.

"Kemudian Pemda juga diminta mengalokasikan Dana Transfer Khusus untuk perbaikan kualitas layanan publik dan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah."

Baca juga: Kemendagri, BPJS Kesehatan, dan Kemenkes Integrasikan Data untuk Vaksinasi Covid-19

Kemudian SE Mendagri juga mengatur agar pemerintah daerah mengantisipasi keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak akibat pandemi Covid-19 atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi.

Ia meminta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, menambahkan alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar 5 persen hingga 10 persen dari APBD TA 2021.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Kemendagri Bachril Bakri mengatakan, kebijakan Mendagri dengan Surat Edarannya ini hendak mendorong daerah agar tetap melanjutkan kebijakan pemanfaatan anggaran secara efisien dan efektif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Selain itu, pemerintah daerah diminta agar mengantisipasi anggaran dalam APBD untuk bencana dan kondisi yang tidak dapat diprediksi, sebesar 5-10 persen," tambah Bachril.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waspada Siklon Tropis Teratai, BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat serta Angin Kencang di 5 Daerah Ini

Waspada Siklon Tropis Teratai, BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat serta Angin Kencang di 5 Daerah Ini

Nasional
Wapres Ma'ruf Sebut Investasi Singapura Periode Januari-September Capai 7,3 Miliar Dolar AS

Wapres Ma'ruf Sebut Investasi Singapura Periode Januari-September Capai 7,3 Miliar Dolar AS

Nasional
21 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19 Sepekan Terakhir

21 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19 Sepekan Terakhir

Nasional
Indonesia-Seychelles Bahas Kerja Sama Ekonomi Biru, Menteri KP Berikan Apresiasi

Indonesia-Seychelles Bahas Kerja Sama Ekonomi Biru, Menteri KP Berikan Apresiasi

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Corona Omicron

Jokowi Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Corona Omicron

Nasional
Cegah Predator Seksual di Game Online, Pimpinan Komisi X Usul Fitur Chat Dimatikan

Cegah Predator Seksual di Game Online, Pimpinan Komisi X Usul Fitur Chat Dimatikan

Nasional
Pemerintah Bakal Kembali Terbitkan SKB 4 Menteri, Perjelas Ketentuan soal PTM Terbatas

Pemerintah Bakal Kembali Terbitkan SKB 4 Menteri, Perjelas Ketentuan soal PTM Terbatas

Nasional
UPDATE 1 Desember: Sebaran 278 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Paling Tinggi

UPDATE 1 Desember: Sebaran 278 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Paling Tinggi

Nasional
Mensos: Teknologi Bisa Kurangi Ketergantungan Penyandang Disabilitas dengan Orang Lain

Mensos: Teknologi Bisa Kurangi Ketergantungan Penyandang Disabilitas dengan Orang Lain

Nasional
KPK Telusuri Aliran Uang Terkait Lelang Pengadaan 'Six Roll Mill' di Pabrik Gula Djatiroto

KPK Telusuri Aliran Uang Terkait Lelang Pengadaan "Six Roll Mill" di Pabrik Gula Djatiroto

Nasional
Dikunjungi KSAD, Kapolri: Diskusikan Sinergitas dan Soliditas

Dikunjungi KSAD, Kapolri: Diskusikan Sinergitas dan Soliditas

Nasional
Varian Omicron di Afsel Ada Kaitan dengan ODHA, Kemenkes: Kasus Covid-19 Pengidap AIDS di RI Rendah

Varian Omicron di Afsel Ada Kaitan dengan ODHA, Kemenkes: Kasus Covid-19 Pengidap AIDS di RI Rendah

Nasional
UPDATE 1 Desember: Bertambah 307, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.964

UPDATE 1 Desember: Bertambah 307, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.964

Nasional
Muncul Varian Omicron, Apakah Vaksin Booster Urgen? Ini Kata Kemenkes

Muncul Varian Omicron, Apakah Vaksin Booster Urgen? Ini Kata Kemenkes

Nasional
Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.