Nadiem Sebut Jokowi Dukung PTM Terbatas Digelar di Wilayah PPKM Level 1-3

Kompas.com - 20/08/2021, 09:22 WIB
Mendikbudristek Nadiem Makarim mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun anggaran 2022. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarMendikbudristek Nadiem Makarim mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun anggaran 2022. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menegaskan, Presiden Joko Widodo sudah mengimbau sekolah di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-3 segera melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menyambut positif dorongan pelaksanaan PTM terbatas yang diberikan Jokowi saat meninjau vaksinasi Covid-19 untuk pelajar yang digelar di SMPN 3 Mejayan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, Kamis (19/8/2021).

"Bagi sekolah yang berada di wilayah PPKM level 1-3, Bapak Presiden telah mengimbau agar segera laksanakan PTM terbatas. Apalagi jika peserta didiknya sudah divaksinasi," kata Nadiem dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/8/2021).

Baca juga: Jokowi: Semua Pelajar di Tanah Air, kalau Sudah Divaksin, Silakan Belajar Tatap Muka

Menurut Nadiem, Jokowi terus memberikan perhatian bagi keberlangsungan pembelajaran anak-anak Indonesia.

Ia menambahkan, dalam SKB Empat Menteri terkait Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 sudah mengizinkan sekolah menggelar PTM terbatas jika tenaga pendidik sudah divaksinasi Covid-19.

"SKB empat menteri yang menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi juga telah memandatkan bagi sekolah yang tenaga pendidiknya sudah divaksinasi untuk menyediakan opsi PTM terbatas," ucapnya.

Lebih lanjut, Kemendikbud Ristek mendukung Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah yang melaksanakan vaksinasi massal bagi peserta didik yang sudah dapat divaksinasi sesuai ketentuan.

Baca juga: Nadiem Sebut Kecintaan Masyarakat atas Produk Dalam Negeri Masih Rendah

Kemendikbud Ristek juga tengah merencanakan adanya sentra vaksinasi untuk mempercepat pemberian vaksinasi bagi pelajar.

Nadiem mengingatkan, bagi sekolah di wilayah PPKM Level 1-3 yang siswanya belum mendapat vaksin Covid-19 tetap boleh menggelar PTM terbatas dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian.

"Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta kesehatan dan keselamatan seluruh insan pendidikan dan keluarganya, sesuai daftar periksa yang ditentukan dalam SKB Empat Menteri," ujar Nadiem.

Baca juga: Nadiem: 26,8 Juta Siswa, Mahasiswa, Guru, dan Dosen Akan Dapat Bantuan Kuota Internet

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Nasional
Ketok Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Ketok Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Nasional
Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Nasional
RUU TPKS Disahkan Sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

RUU TPKS Disahkan Sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

Nasional
Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Nasional
Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Nasional
Sepanjang Tahun 2021, Dewas KPK Telah Keluarkan 186 Izin Penindakan

Sepanjang Tahun 2021, Dewas KPK Telah Keluarkan 186 Izin Penindakan

Nasional
Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Nasional
DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Nasional
Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Nasional
Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Nasional
Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.