Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gakeslab Bingung Cari Barang Setelah Harga Tes PCR Turun, Pemerintah Diminta Pangkas Hambatan Distribusi

Kompas.com - 19/08/2021, 21:21 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah meningkatkan efisiensi rantai distribusi alat tes real time polymerase chain reaction (RT-PCR) untuk menekan biaya pengadaan.

Hal ini disampaikan Netty dalam merespons keluhan Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab). Menurut mereka, penurunan tarif tertinggi pemeriksaan PCR menyulitkan penyedia alat kesehatan dalam pengadaan barang.

"Sudah waktunya pemerintah turun tangan untuk meningkatkan efisiensi rantai distribusi alat tes PCR dengan memangkas hambatan-hambatan yang meningkatkan biaya pengadaan dan distribusi tes PCR," kata Netty saat dihubungi, Kamis (19/8/2021).

Baca juga: Gakeslab Indonesia: Harga PCR Turunnya Drastis, Kami Bingung Cari Barang

Menurut Netty, keluhan yang disuarakan Gakeslab itu menunjukkan kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan pengusaha alat kesehatan termasuk PCR.

"Hal ini menjadi lagi-lagi menjadi preseden dalam kurang efektifnya kinerja Pemerintah dalam penanganan pandemi," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Di samping itu, Netty menilai pemerintah terlambat mengeluarkan perintah unyuk menurunkan harga tes PCR.

Padahal, selama ini angka tes PCR di Indonesia masih jauh di bawah standar World Health Organization (WHO).

Menurut dia, hal itu semestinya petunjuk bagi pemerintah bahwa masyarakat tidak memiliki insentif untuk melakukan tes PCR, atau bahkan harus memilih antara melakukan tes PCR atau memenuhi kebutuhan pokok karena ekonomi sedang sulit.

"Apakah, dalam rentang waktu 1,5 tahun pandemi Covid-19 ini, belum pernah ada yang menyampaikan kepada pembuat keputusan bahwa harga tes PCR masih jauh dari terjangkau?" ucapnya.

Baca juga: Rincian Terbaru Harga Tes Antigen dan PCR

Sebelumnya, Ketua Gakeslab Sugihadi mengatakan, penurunan tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR yang ditetapkan pemerintah cukup dratis sehingga sedikit menyulitkan penyedia alat kesehatan dalam pengadaan barang.

"Ada pengumuman pemerintah bahwa harga PCR turun dan harganya cukup drastis, nah kami-kami ini sebagai supplier juga bingung ini cari barang ke mana," kata Sugihadi dalam konferensi pers secara virtual yang digelar Koalisi dan Asosiasi Kesehatan, Rabu (18/8/2021).

Meski demikian, Sugihadi mengatakan, pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah testing, pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment).

Ia menyebutkan, 900 perusahaan alat kesehatan yang tergabung dalam Gakeslab Indonesia berkomitmen untuk memperhatikan aspek kualitas, mutu, dan keamanan dalam penyediaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

"Kita berusaha untuk tidak mahal (alkes) tapi walaupun tidak mahal kita memperjuangkan untuk mempertahankan prinsip kualitas, ketersediaan dan keamanan harus tetap bermutu alat-alat yang kita suplai untuk mendukung pelayanan Covid-19," kata dia.

Baca juga: Kemenkes: Harga Tes PCR RI Termurah Kedua di ASEAN Setelah Vietnam

Kemenkes telah menetapkan batas biaya tertinggi tes PCR di Jawa-Bali Rp 495.000 dan Rp 525.000 di daerah lain. Hal ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo pada Minggu (15/8/2021).

Selain menurunkan harga tes PCR, Kemenkes meminta fasilitas pelayanan seperti rumah sakit dan laboratorium untuk mengumumkan hasil pemeriksaan PCR dalam durasi 1x24 jam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com