Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Seperti Solok, Sidang Dewan Harus Dibayar Asbak (Melayang)

Kompas.com - 19/08/2021, 15:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Kepala daerah yang berani, tentu akan menolak Pokir yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan tidak paralel dengan visi misi kepala daerah saat kampanye dulu.

Saya yang pernah menyarankan pencoretan Pokir karena tidak sesuai dengan visi misi kampanye kepala daerah serta kondisi pandemi kena juga getahnya, diintimidasi anggota dewan.

Bagimana pula halnya dengan kepala daerah yang teguh mempertahankan penghapusan Pokir sementara rongrongan politis begitu sarat hingga akhir jabatan selesai?

Saya yang hanya konsultan dan tidak menetap lama di daerah tersebut mungkin tidak begitu berat konsekuensinya, tapi bagaimana dengan “rongrongan” ke pihak kepala daerah?

Belajarlah dari Sartono

Belajar dari kejadian Solok dan Bungo, tidak salah jika kita belajar dari sejarah. Bung Karno kerap berujar “Jas Merah” atau jangan sekali-kali melupakan sejarah.

Dari kolega Bung Karno yang bernama Mr Sartono kita menyimak arti sebuah konsistensi dan kesederhanaan,

Sartono adalah pendiri Partai Nasional Indonesia bersama Soekarno di tahun 1927. Walaupun berdarah ningrat Jawa, kehidupan Sartono dihabiskan dengan menjadi aktivis kemerdekaan.

Lulusan meester in de rechten Universitas Leiden, Belanda ini adalah ketua DPR terlama dari 1949–1959. Posisinya sebagai ketua DPR berhenti ketika DPR dibubarkan oleh Sukarno saat mengumumkan Dekrit Presiden 1959.

Ketika Presiden Sukarno membentuk DPR Gotong Royong dan menawarkan jabatan ketua DPR kepada Sartono, dengan tegas Sartono menolak. Menurutnya anggota dewan itu terpilih karena pemilihan, bukan karena penunjukan semata.

Hingga akhir hayatnya, Sartono tinggal di rumah yang sederhana dengan perabotan yang jauh dari kata mewah.

Saran dari sahabat-sahabatnya agar Sartono pindah dari kediamannya yang semenjana ke perumahan mewah seperti para pejabat pada umumnya, ditolak Sartono. Ia memang benar-benar tidak memiliki harta (Merdeka.com, 18 Juli 2017).

Sengaja saya menggunakan judul kolom ini dengan padanan dari judul film besutan Erwin yang menang di Locarno International Film Festival 2021.

Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas yang meraih penghargaan Golden Leopard ini mengisahkan tokoh utama yang mempunyai masa lalu yang kelam.

Karena ingin berubah, tokoh utama ini merubah penampilan dan perilakunya agar terlihat garang dan berbeda dengan perilakunya yang dulu.

Anggota Dewan seperti di Solok atau Bungo wajib menonton film dari adaptasi novel yang ditulis Fajar Kurniawan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com