Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taliban Kuasai Afghanistan, PKS Minta Keselamatan WNI Diprioritaskan

Kompas.com - 19/08/2021, 13:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Sukamta, meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Afghanistan. Diketahui, pada Minggu (15/8/2021), Taliban menguasai ibu kota Kabul.

"Saat ini prioritas pemerintah Indonesia khususnya Kemenlu yaitu memastikan keselamatan WNI. Sejumlah WNI berada di sana, baik yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia maupun yang sedang bekerja di Afghanistan secara umum," kata Sukamta, dalam keterangannya, Kamis (19/8/2021).

Baca juga: Soal Evakuasi WNI dari Afghanistan, Jubir Kemenlu: Tidak Sederhana

Anggota Komisi I DPR itu menuturkan, keselamatan WNI harus menjadi perhatian dari pemerintah meski Taliban telah memberikan jaminan.

Ia mengutip adagium peluru tidak punya mata, maka pemerintah tetap perlu memantau dan mewaspadai perkembangan WNI di Afghanistan.

"Bila perlu dan memungkinkan segera dilakukan evakuasi," ucapnya.

Di sisi lain, Sukamta menambahkan, konflik antara Taliban dengan pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika Serikat dan NATO menyisakan banyak masalah.

Perang itu, kata dia, telah merenggut puluhan ribu nyawa rakyat dan tentara, ratusan ribu pengungsi, kerusakan infrastruktur, hancurnya ekonomi, sosial dan pendidikan rakyat Afghanistan.

"Sebagai penguasa Afghanistan saat ini, Taliban harus bertanggung jawab dengan membangun Afghanistan kembali secara damai," ujarnya.

Baca juga: Taliban Kembali Kuasai Afghanistan, Kemenlu Rencanakan Evakuasi WNI

Menurut dia, peran strategis Indonesia pada masa lalu menjadi modal untuk berperan aktif dalam upaya rekonsiliasi damai. Sebab, Indonesia memiliki hubungan baik dengan Afghanistan, termasuk Taliban.

Selain itu, Sukamta menuturkan, peran internasional juga diperlukan untuk membangun kembali Afghanistan yang damai.

"Proses pembangunan kembali Afghanistan harus melibatkan semua pihak yang ingin membangun Afghanistan, berlangsung secara damai dan moderat," kata Sukamta.

Diberitakan, Taliban berhasil merebut pemerintahan Afghanistan setelah perang selama dua dekade melawan pasukan pemerintah yang didukung oleh militer Amerika Serikat dan NATO.

Kondisi menjadi tidak menentu khususnya bagi warga negara asing, walaupun Taliban telah menyatakan tidak akan mengganggu WNA, termasuk yang berasal dari Indonesia.

Baca juga: Kemenlu: KBRI di Afghanistan Tetap Beroperasi dengan Jumlah Staf Terbatas

Setelah Taliban memasuki Kabul, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dilaporkan meninggalkan Afghanistan. Ghani beralasan ingin menghindari pertumpahan darah.

Jatuhnya Kabul ke tangan Taliban tak terlepas dari hengkangnya pasukan asing yang dipimpin Amerika Serikat (AS).

Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan, pemerintah berencana mengevakuasi WNI serta para pejabat dan staf KBRI di Afghanistan.

"Ada rencana evakuasi dan masih terus dimatangkan," ujar Faizasyah kepada Kompas.com, Senin (16/8/2021).

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com