Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Minta Pemerintah Buka Ruang Partisipasi bagi Setiap Elemen untuk Kegiatan Ekonomi-Politik

Kompas.com - 19/08/2021, 13:36 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan, pemerintah mesti membuka ruang partisipasi bagi setiap elemen bangsa untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan politik.

"Pemerintah, negara, kita semua harus benar-benar terlibat secara bersama-sama, mendorong partisipasi untuk bisa menggerakan ekonomi, menggerakan politik, menggerakkan kegiatan- kegiatan secara melibatkan semua pihak," kata Muhaimin dalam acara "Pidato Kebangsaan Ketua Umum PKB" yang ditayangkan akun YouTube CSIS, Kamis (19/8/2021).

Dari sektor ekonomi, Muhaimin meminta pemerintah untuk menyiapkan sistem ekonomi yang inklusif, terbuka, dan memberi ruang gerak bagi semua pihak.

"Kekuatan ekonomi kecil menengah tumbuh dan bergerak diberi ruang yang luas," kata pria yang akrab dikenal dengan nama Cak Imin itu.

Baca juga: Cak Imin Nilai Indonesia Masih Ketergantungan Teknologi dan Ilmu Pengatahuan dari Luar Negeri

Cak Imin melanjutkan, di sektor sosial dan politik, partisipasi publik juga tidak bisa dielakkan.

Ia mencontohkan, kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi selama satu tahun pertama ia nilai masih menggunakan sistem top-down tanpa melibatkan seluruh pihak.

"Memang ingin berbuat yang terbaik sehingga melaksanakan seluruh daya upaya dan tidak melibatkan semua pihak dalam mengatasi krisis pandemi ini," ujar Cak Imin.

Namun, kata Cak Imin, hal itu justru menyebabkan kelambatan dalam penanganan pandemi serta menjadi kontraproduktif karena kebijakan yang diambil menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Misalnya, kebijakan menutup tempat ibadah yang ditolak banyak masyarakat serta adanya kontroversi soal halal atau haramnya vaksin.

Baca juga: Jazilul Klaim Baliho Cak Imin Bukan dari PKB, tapi Simpatisan

Cak Imin menyebutkan, situasi tersebut kini membaik setelah pemerintah mulai melibatkan banyak pihak dalam penanganan pandemi.

"Vaksinasi sekarang semakin bisa cepat setelah banyak kalangan yang terlibat dengan baik," kata Wakil Ketua DPR itu.

Cak Imin mengatakan, dibukanya ruang partisipasi bagi masyarakat itu akan menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar melaksanakan demokrasi yang sesungguhnya.

"Tidak hanya lima tahunan, tetapi demokrasi yang partisipatoris dalam setiap kebijakan dan tindakan," ujar Cak Imim.

"Karena kalau tidak, saya bisa membayangkan, satu keadaan pemerintahan atau negara akan sendirian tidak bisa menjalankan kolaborasi dengan kekuatan-kekuatan yang lain," kata dia.

Baca juga: Cak Imin: Vaksinasi Pasti Gagal Kalau Pemerintah One Man Show, Keterlibatan Masyarakat Mutlak Dibutuhkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com