Cak Imin Minta Pemerintah Buka Ruang Partisipasi bagi Setiap Elemen untuk Kegiatan Ekonomi-Politik

Kompas.com - 19/08/2021, 13:36 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat menghadiri halal bihalal pengurus dan kader PKB se-Bali, NTT, dan NTB, Senin (24/5/2021). Dokumentasi/PKBKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat menghadiri halal bihalal pengurus dan kader PKB se-Bali, NTT, dan NTB, Senin (24/5/2021).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan, pemerintah mesti membuka ruang partisipasi bagi setiap elemen bangsa untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan politik.

"Pemerintah, negara, kita semua harus benar-benar terlibat secara bersama-sama, mendorong partisipasi untuk bisa menggerakan ekonomi, menggerakan politik, menggerakkan kegiatan- kegiatan secara melibatkan semua pihak," kata Muhaimin dalam acara "Pidato Kebangsaan Ketua Umum PKB" yang ditayangkan akun YouTube CSIS, Kamis (19/8/2021).

Dari sektor ekonomi, Muhaimin meminta pemerintah untuk menyiapkan sistem ekonomi yang inklusif, terbuka, dan memberi ruang gerak bagi semua pihak.

"Kekuatan ekonomi kecil menengah tumbuh dan bergerak diberi ruang yang luas," kata pria yang akrab dikenal dengan nama Cak Imin itu.

Baca juga: Cak Imin Nilai Indonesia Masih Ketergantungan Teknologi dan Ilmu Pengatahuan dari Luar Negeri

Cak Imin melanjutkan, di sektor sosial dan politik, partisipasi publik juga tidak bisa dielakkan.

Ia mencontohkan, kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi selama satu tahun pertama ia nilai masih menggunakan sistem top-down tanpa melibatkan seluruh pihak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Memang ingin berbuat yang terbaik sehingga melaksanakan seluruh daya upaya dan tidak melibatkan semua pihak dalam mengatasi krisis pandemi ini," ujar Cak Imin.

Namun, kata Cak Imin, hal itu justru menyebabkan kelambatan dalam penanganan pandemi serta menjadi kontraproduktif karena kebijakan yang diambil menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Misalnya, kebijakan menutup tempat ibadah yang ditolak banyak masyarakat serta adanya kontroversi soal halal atau haramnya vaksin.

Baca juga: Jazilul Klaim Baliho Cak Imin Bukan dari PKB, tapi Simpatisan

Cak Imin menyebutkan, situasi tersebut kini membaik setelah pemerintah mulai melibatkan banyak pihak dalam penanganan pandemi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Heru Hidayat, Terdakwa Kasus Asabri yang Dituntut Hukuman Mati

Profil Heru Hidayat, Terdakwa Kasus Asabri yang Dituntut Hukuman Mati

Nasional
BNPB: 900 Lebih Personel Gabungan Terlibat Operasi Penanganan Dampak Erupsi Semeru

BNPB: 900 Lebih Personel Gabungan Terlibat Operasi Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Nasional
Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Nasional
Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Nasional
TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

Nasional
KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Nasional
Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Nasional
Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Nasional
Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Nasional
PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

Nasional
PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.