Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian PPPA: Rokok Pemicu Terjerumusnya Anak ke Narkoba

Kompas.com - 19/08/2021, 11:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Entos Zainal mengatakan, rokok dengan segala keburukannya turut menghambat pertumbuhan dan perkembangan maksimal anak.

Bahkan rokok juga melanggar hak anak dan merusak sistem kesehatan anak.

"Merokok juga menjadi awal mula terjerumusnya anak dalam bahaya narkoba karena dengan merokok anak akan lebih mudah mengonsumsi zat adiktif lainnya," kata Entos dikutip dari siaran pers, Kamis (9/8/2021).

Baca juga: Kementerian PPPA Inisiasi Pembatasan Akses Pembelian Rokok

Entos mengatakan, rokok juga dapat menimbulkan berbagai penyakit berbahaya.

Bahaya itu mulai dari paru-paru kronis, stroke, serangan jantung, kanker, kemandulan, dan masih banyak lagi.

Anak-anak yang mengenal rokok, kata dia, bermula dari mereka yang mengalami gangguan kesehatan jiwa atau mental.

Oleh karena itu, pihaknya pun mengajak seluruh pihak khususnya anak dan remaja di Indonesia agar berperan aktif menjadi Pelopor dan Pelapor (2P) dalam mencegah dan melindungi dirinya sendiri.

Ini termasuk melindungi teman sebaya, keluarga, dan masyarakat di lingkungannya agar tidak terpapar bahaya rokok dan narkoba.

"Kita harus berperan aktif sebagai pelopor bagi diri sendiri, keluarga, teman, masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan memerangi bahaya rokok serta narkoba," kata dia.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Dikhawatirkan Membuat Kesehatan Jiwa Anak Menurun

Tidak hanya itu, pihaknya juga mendorong para influencer untuk membantu memperkuat pencegahan agar seluruh anak Indonesia tidak menjadi target paparan rokok dan terjerumus narkoba.

Kementerian PPPA pun masih terus berupaya melakukan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mencegah dan melindungi anak dari paparan rokok.

Antara lain dengan melakukan revisi terhadap PP Nomor 109 Tahun 2012 yang salah satunya mengatur tentang penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) di sekolah.

Baca juga: PKS Minta Negara Jamin Perlindungan Orangtua Tunggal dan Anak Yatim karena Covid-19

Hal tersebut jga merupakan salah satu dari 24 indikator yang mendukung terciptanya Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA).

"Jika kita dapat mencegah anak terpapar bahaya rokok dan narkoba maka kita telah turut membantu mewujudkan Indonesia Layak Anak (ILA),” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com