Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Minta Negara Jamin Perlindungan Orangtua Tunggal dan Anak Yatim karena Covid-19

Kompas.com - 19/08/2021, 10:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati meminta agar negara menjamin perlindungan bagi orangtua tunggal yang ditinggal wafat pasangan maupun anak yatim yang ditinggal wafat orangtua akibat Covid-19.

Menurut dia, angka kematian akibat Covid-19 sudah mencapai 120.013 per 17 Agustus 2021. Kondisi ini membuat orangtua tunggal dan anak yatim piatu baru semakin kesulitan menghadapi pandemi.

"Kewajiban negara melindungi anak yatim dan terlantar termasuk orang tua tunggal apalagi kaum ibu yang ditinggal wafat suami karena Covid-19. Jika tidak ada perlindungan bisa jadi mereka akan lebih berat kehidupannya," kata Mufida dikutip Tribunnews.com, Kamis (19/8/2021).

Baca juga: Tanggapi Mural, Politisi PKS: Pak Jokowi, Cool Saja Hadapi Kritikan

Anggota Komisi IX DPR ini mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan pendataan nasional bagi anak yatim baru ditinggal wafat orang tua akibat Covid-19.

Pasalnya, menurut dia, pengalaman simpang siur data terkait bantuan sosial masih sering ditemui.

"Data dari Satgas Penanganan Covid-19 per 20 Juli 2021 diketahui ada 11.045 anak menjadi yatim piatu, yatim atau piatu. Saya kira datanya akan lebih besar karena Jateng melaporkan ada 7.756 anak yatim terdampak dan Jatim ada 6.198 data yatim," ujarnya.

"Ini baru dua provinsi dan masih berproses. Perlu ada target kapan data selesai sehingga bentuk jaminan sosial bisa diberikan," kata Mufida.

Baca juga: Pidato Kenegaraan Jokowi, PKS Sayangkan Tak Ada Permintaan Maaf soal Penanganan Covid-19

Selain itu, Mufida menyoroti pentingnya perlindungan bagi orangtua tunggal terutama kaum ibu yang ditinggal suaminya karena Covid-19.

Ia mengatakan, pemerintah saat ini juga sudah menghentikan bantuan kematian bagi yang wafat akibat virus corona.

Menurut dia, kondisi itu akan membuat daya tahan keluarga menjadi sangat rentan apabila kepala keluarga kini harus diemban orangtua tunggal.

"Menjadi orangtua tunggal tanpa pandemi saja perlu perjuangan apalagi di tengah berbagai kondisi sulit saat pandemi seperti ini. Sehingga orang tua tunggal terutama kaum ibu menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terdampak. Harus mendapat perlindungan," kata dia.

Baca juga: Survei IPO: Elektabilitas PAN Geser PKS jika Pemilu Digelar Saat Ini

Ia menyarankan, bentuk jaminan perlindungan terhadap orangtua tunggal berupa bantuan pemberdayaan, bukan hanya bersifat konsumtif.

Sementara itu, untuk bantuan bagi anak yatim dapat diutamakan berupa jaminan pendidikan hingga bisa mandiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com