Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Perintahkan Aparat Tak Kejar Pembuat Mural yang Kritik Pemerintah

Kompas.com - 18/08/2021, 21:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Benny K Harman meminta kepolisian dan TNI menghentikan pengejaran terhadap pembuat mural yang berisi kritik terhadap pemerintah.

Menurut Benny, Presiden Joko Widodo harus segera bersikap dengan memberikan perintah penghentian itu kepada aparat keamanan.

"Presiden harus perintahkan bawahannya untuk tidak memburu pembuat mural itu. Bukan malah menghapus dan mengejar pelakunya," kata Benny saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/8/2021).

Baca juga: Politisi Demokrat: Jokowi Bilang Tidak Antikritik, tetapi Biarkan Mural Dihapus

Anggota Komisi III DPR ini menyayangkan tindakan aparat keamanan yang tak hanya menghapus mural, tetapi juga mengejar pembuatnya.

Benny berpandangan, aparat seharusnya tidak bertindak demikian, justru menerima mural itu sebagai bentuk kritik atau masukan dari masyarakat.

"Seharusnya, pemerintah menerima mural itu sebagai masukan dan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah membuatnya," ucap Benny.

Selain itu, Benny menyoroti pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR. Benny mengingatkan, saat itu Jokowi mengatakan pemerintah tidak antikritik dan menilai kritik yang membangun sangat penting.

Namun pada kenyataannya, pemerintah, melalui aparat keamanan, justru menghapus mural yang berisi kritik.

Menurut Benny, Jokowi terkesan sengaja atau membiarkan aparat keamanan untuk menghapus mural yang bahkan belum tentu bergambar dirinya.

"Ini bukti, pidato Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR bahwa pemerintah tidak antikritik tidak dilaksanakan oleh aparatur negara di bawahnya," kata Benny.

"Di satu sisi, Jokowi bilang tidak antikritik, tapi di sisi lain dia perintahkan atau membiarkan aparat keamanan menghapus mural itu," tambah dia.

Mural yang diduga gambar wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sebuah dinding di kawasan Batujaya, Batuceper, Kota Tangerang.(istimewa) Mural yang diduga gambar wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sebuah dinding di kawasan Batujaya, Batuceper, Kota Tangerang.

Sebelumnya diberitakan, mural yang diduga gambar wajah Presiden Jokowi bertuliskan "404 Not Found" ramai menjadi pembicaraan publik.

Mural itu kemudian menjadi polemik lantaran aparat kepolisian dan TNI menghapus salah satu bagian dari karya seni dan ekspresi masyarakat tersebut.

Aparat menimpa mural itu dengan cat warna hitam karena dinilai melecehkan presiden.

Tak sampai di situ, polisi juga mencari pelaku pembuatan mural tersebut.

Hingga kini, dua orang telah diperiksa untuk dimintai keterangannya soal pembuatan mural yang diketahui berada di daerah Batu Ceper, Kota Tangerang.

Baca juga: Tanggapi Mural, Politisi PKS: Pak Jokowi, Cool Saja Hadapi Kritikan

Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidato Sidang Tahunan MPR memang mengakui, pada masa pandemi Covid-19 ini banyak kritik yang dialamatkan kepada pemerintah.

"Saya menyadari, begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa kita selesaikan," ujar Jokowi dalam pidatonya, Senin.

Jokowi mengatakan, kritik yang membangun sangat penting bagi berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah selalu menjawab seluruh kritikan itu dengan memenuhi tanggung jawab sesuai harapan rakyat.

"Terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif dan terus ikut membangun budaya demokrasi," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com