Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Ajak Pemuka Agama Bantu Selamatkan Bangsa dari Pandemi

Kompas.com - 18/08/2021, 18:30 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengajak pemuka agama membantu menyelamatkan bangsa dari pandemi Covid-19.

"Setiap pemuka agama dan pemeluk agama di Indonesia saat ini juga harus turut serta dalam mengawal dan menjaga keselamatan bangsa dan negara Indonesia, termasuk menjaga keselamatan masyarakat Indonesia dari Covid-19 ini," ujar Basarah dalam Webinar Kebangsaan Lintas Agama, Rabu (18/8/2021).

Basarah mengatakan bahwa penanganan Covid-19 saat ini hanya dapat diatasi lewat kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat.

Baca juga: Politisi PDI-P: Covid-19 Hanya Dapat Dicegah Lewat Pembatasan Interaksi Manusia

Pembatasan itu juga yang kini tengah dilakukan pemerintah melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Tentu ini bukan kebijakan yang populer, namun kita berhadapan dengan siluman tak terlihat yang saat ini hanya dapat dicegah dengan membatasi interaksi antarmanusia," kata dia.

Dalam prinsip perang umum, lanjut Basarah, tenaga kesehatan, anak-anak, maupun warga berusia lanjut tidak boleh menjadi sasaran dari serangan tersebut.

Namun, hal itu berbeda dengan serangan yang dilancarkan Covid-19.

Menurut dia, Covid-19 tidak mengenal hukum perang dengan melancarkan serangan tanpa memandang siapa yang menjadi korban.

Baca juga: Epidemiolog Sebut Covid-19 Belum Menjadi Penyakit Endemi dalam Waktu Dekat

Korban serangan tersebut bahkan menyasar negara besar, kecil, kaya, maupun miskin, termasuk tak mengenal suku, agama, ras, dan antargolongan.

"Wabah Covid-19 bahkan disebut lebih banyak membunuh orang Amerika Serikat dibandingkan korban tewas seluruh perang yang mereka jalani selama 100 tahun terakhir ini. Pernyataan itu disampaikan Presiden Joe Biden di Carolina Utara Juni lalu," kata Basarah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com