Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mural Mirip Presiden Jokowi Dihapus, Pengamat Politik Bandingkan Saat Nama SBY Ditulis di Kerbau "Si BuYa"

Kompas.com - 18/08/2021, 13:39 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik, Ujang Komarudin membandingkan kasus penghapusan mural mirip Presiden Joko Widodo yang bertuliskan 404: Not Found dengan kasus yang terjadi di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Ujang, di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada kasus di mana nama SBY ditulis di atas badan kerbau.

Namun, ia mengatakan, tidak ada aparat penegak hukum yang mencari penulis nama SBY di kerbau itu.

“Namanya (SBY) disebut di sebuah kerbau, itu juga tidak pernah itu dilaporkan, tidak pernah penegak hukum mencari-cari kesalahan para pendemonya, para penulis nama presiden yang di kerbau,” kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/8/2021).

Terkait mural mirip Jokowi ini, polisi berupaya mencari pembuat mural dan menghapus mural tesebut dengan cat hitam.

Menurut Ujang, aparat kepolisian saat ini terlalu paranoid. Padahal, ia menilai, mural tesebut belum tentu bermaksud untuk mengritik Jokowi.

Baca juga: Soal Mural Mirip Jokowi, Pengamat Politik: Harus Dimaknai Sebagai Kritik Sosial

Ia juga mengatakan, mural tersebut merupakan karya seni dan bentuk kritik sosial yang bersifat multitafsir.

“Kita ini, penegak hukum kita terlalu paranoid, terlalu berlebihan. Itu kan mural itu kan belum tentu mengritik Jokowi juga, itu kan mirip, lalu juga itu kan karya seni,” ucap dia.

Dosen dari Universitas Al Azhar ini menilai, saat ini demokrasi di Tanah Air mulai terbelenggu dengan kepentingan kelompok tertentu.

Ujang menambahkan, persoalan mural ini dapat menjadi indikator bahwa aparat penegak hukum menafsirkan kejadian itu dengan keinginanya sendiri.

“Nah ini yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum begitu. Agar apa? Agar situasi ini tidak bertambah parah dan indeks demokrasi kita juga tidak semakin menurun,” ucap dia.

Ujang sendiri menilai kehadiran mural tersebut sebagai kritik sosial yang seharusnya dijaga di negara demokrasi seperti Indonesia.

Bagi Ujang, kritik sosial dari masyarakat akan terus muncul di masa depan. Terlebih, jika masih ada masyarakat yang hidup dalam kesulitan, kesusahan, dan kekurangan.

Baca juga: Komnas HAM: Penghapusan Mural Berpotensi Langgar Hak Asasi

“Penegak hukum ya harus memaknai itu sebagai sebuah bagian daripada kritik sosial masyarakat yang harus dijaga,” kata dia.

Sebelumnya, mural bergambar mirip Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertuliskan "404 Not Found" ramai diperbincangkan warganet di media sosial bahkan menjadi trending topic di Twitter dengan tagar #Jokowi404NotFound, Sabtu (14/08/2021).

Mural dengan visualisasi wajah mirip Presiden Jokowi yang terletak di daerah Batu Cepet, Kota Tangerang itu dihapus oleh petugas kepolisian pada Kamis (12/8/2021).

Kepolisian setempat juga menyelidiki pembuat mural tersebut, dengan alasan melecehkan presiden yang menurutnya adalah lambang negara.

Sementara terkait kasus kerbau dengan tulisan nama Presiden SBY terjadi pada 28 Januari 2010 saat terjadi unjuk rasa 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam aksi itu para pendemo membawa kerbau berkulit hitam ditulisi "Si BuYa". Bagian bokongnya ditempeli gambar pria berpeci dengan tulisan bernada seruan "Turun!".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com