Istana Tegaskan HAM dan Korupsi Masuk Agenda Besar Menuju Indonesia Maju

Kompas.com - 18/08/2021, 10:38 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengikuti Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka, Selasa (17/8/2021). YouTube.com/Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengikuti Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka, Selasa (17/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodawardhani menanggapi kritikan berbagai pihak mengenai pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang tidak membahas isu HAM dan pemberantasan korupsi.

Menurutnya, kedua isu tersebut sejatinya sudah masuk ke dalam agenda besar menuju Indonesia Maju.

"Agenda besar menuju Indonesia Maju, tentu perlu dimaknai mencakup isu HAM dan isu penanganan korupsi. Hal demikian terbukti di rekam jejak kebijakan yang diambil oleh presiden di fase pemerintahannya dari tahun ke tahun," ujar Jaleswari sebagaimana dikutip Kompas.com dari keterangan tertulisnya, Rabu (18/8/2021).

Dia memberi contoh, untuk bidang HAM misalnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20202024 yang salah satu fokusnya adalah penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak- hak korban.

Selain itu, ada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 yang memberikan fokus terhadap kelompok sasaran perempuan anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.

Baca juga: Rakyat Antikorupsi Beri Tiga Tuntutan ke Jokowi Terkait 11 Pelanggaran HAM dalam TWK

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, untuk isu terkait penanganan korupsi, ada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang menjadi landasan aksi pencegahan korupsi setiap dua tahun sekali termasuk yang sedang berlangsung saat ini.

"Hingga dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal juga sebagai sistem Online Single Submission (OSS) yang dibentuk untuk mendukung upaya pencegahan korupsi dan tindak pidana pencucian uang," tutur Jaleswari.

Dia melanjutkan, telah ditekankan oleh Jokowi bahwa meski saat ini negara sedang berkonsentrasi dalam penanganan pandemi, tetapi agenda besar menuju Indonesia Maju tak berkurang sedikit pun.

"Topik khusus pandemi Covid-19 merupakan bentuk perhatian Presiden tidak hanya sebagai Kepala Pemerintahan, namun juga sebagai Kepala Negara yang berupaya menangkap denyut tantangan yang tengah dihadapi Indonesia sebagai suatu bangsa," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo tidak menyinggung soal korupsi dan HAM dalam pidato kenegarannya di Sidang Tahunan MPR/DPR yang diselenggarakan pada hari ini, Senin (16/8/2021) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Baca juga: Ini Alasan Istana soal Jokowi Tak Singgung Isu HAM dan Korupsi dalam Pidato Kenegaraan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.