Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soroti Pakaian Adat Jokowi, Kontras: Hanya Pencitraan Indonesia Kaya Budaya

Kompas.com - 17/08/2021, 19:16 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berpandangan, Presiden Joko Widodo yang rutin memakai pakaian adat dalam pidato kenegaraan sejak tahun 2017 hanya pencitraan semata.

Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti mengatakan, pemakaian pakaian adat itu masih belum dibarengi dengan pemberian hak masyarakat adat dalam menyampaikan aspirasi di tengah banyaknya program pembangunan di daerah.

“Saya rasa ini hanya menjadi gimik semata dan pencitraan bahwa Indonesia kaya akan budaya,” kata Fatia dalam diskusi virtual, Selasa (17/8/2021).

“Tetapi terkait soal bagaimana hak masyarakat adat itu sendiri tidak pernah menjadi perhatian di tengah banyaknya pembangunan yang tidak juga melibatkan partisipasi publik,” ucap dia.

Baca juga: Kontras: Pidato Kenegaraan Jokowi Hanya Gimik Selama Ada Pelanggar HAM di Sekitarnya

Fatia pun mencontohkan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 di Papua yang dinilai terlalu dipaksakan.

Ia menilai, saat ini penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia masih cenderung tinggi, sehingga keputusan pelaksaan PON di sana dinilai tidak memperhatikan situasi masyarakat.

“Jadi justru keberadaan PON ini malah memperburuk suasana dan sangat memaksa dan tidak memperhatikan situasi masyarakat sipil di tengah maraknya Covid-19,” ujar dia.

Kemudian, Fatia menyoroti perihal pendekatan keamanan dan militerisasi yang masih dilakukan di Papua, termasuk dalam hal penanganan pandemi.

Hal ini pun dinilainya semakin mempersempit ruang masyarakat sipil di Bumi Cendrawasih.

“Jadi sudah tidak ada ruang sama sekali, ataupun, ruang yang sangat sempit untuk bentuk-bentuk kebebasan fundamental yang mestinya dimiliki oleh masyarakat, khususnya orang-orang di kelompok rentan,” tutur dia.

Baca juga: Pakai Jas, Jokowi-Maruf Ikuti Upacara Penurunan Bendera

Saat menghadiri sidang tahunan MPR RI Tahun 2021, Senin (16/8/2021), Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat urang Kanekes yang dikenal juga sebagai suku Badui, Banten.

Jokowi memakai setelan atasan dan celana hitam dengan lencana merah putih di dada sebelah kiri.

Presiden juga mengenakan udeng kepala berwarna biru, sandal berwarna hitam ala orang Kanekes atau Badui, lengkap dengan tas rajut berwarna coklat.

Sementara itu, pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Sabu Raijua asal Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia tampak dengan pakaian hitam lengan panjang dengan balutan kain dan topi berwarna emas khas NTT.

Jokowi tampak mengenakan busana adat dengan memilih pakaian adat Sasak asal Nusa Tenggara Barat dalam sidang tahunan MPR RI 2019.

Baca juga: Soal Pidato Kenegaraan, LaporCovid-19 Sayangkan Jokowi Tak Minta Maaf atas Angka Kematian Covid-19

Menurut Jokowi, dia mengenakan pakaian adat Sasak untuk memperlihatkan semangat pendiri bangsa mengenai keindonesiaan.

Lalu, pada tahun 2017 Jokowi mengenakan pakaian adat Bugis saat mengadiri sidang tahunan MPR RI.

Ia memakai setelan adat tersebut lengkap dengan songkok warna emas atau bernama songkok Ta Bone.

Tahun tersebut juga merupakan titik awal Jokowi mulai mengenakan pakaian adat dalam setiap rapat tahunan MPR RI hingga saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com