Kompas.com - 17/08/2021, 08:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperpanjang kembali penerapan PPKM Level 4 di Jawa-Bali sejak 17 hingga 23 Agustus 2021.

Terkait perpanjangan itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan aturan baru terkait perpanjangan PPKM level 4 di Jawa dan Bali.

Aturan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali.

Baca juga: BREAKING NEWS: PPKM Level 2-4 di Jawa-Bali Diperpanjang hingga 23 Agustus

Inmendagri yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta pada 16 Agustus 2021 itu mengatur tentang kegiatan belajar-mengajar, operasional perkantoran sektor esensial dan kritikal, tempat usaha, tempat ibadah, hingga transportasi umum.

Berikut aturan lengkap PPKM Level 4 di Jawa dan Bali: 

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh.

2. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH).

3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti:

  • Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

  • Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik), teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat,  perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.

  • Industri orientasi eskpor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang
    (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) hanya dapat beroperasi 1 shift dengan kapasitas maksimal 50 persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna
    mendukung operasional.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Partai Kedaulatan Rakyat Belum Lengkap

Berkas Partai Kedaulatan Rakyat Belum Lengkap

Nasional
Bentuk Kerja Sama Antara Eksekutif dan Legislatif

Bentuk Kerja Sama Antara Eksekutif dan Legislatif

Nasional
Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

Nasional
Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

Nasional
Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

Nasional
KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

Nasional
KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

Nasional
Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

Nasional
Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

Nasional
Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

Nasional
Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

Nasional
Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

Nasional
UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

Nasional
KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.