Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/08/2021, 18:12 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Terdakwa kasus korupsi pengadaan quay craine container (QCC) PT Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo) II, Richard Joost Lino atau RJ Lino meminta perkaranya dimasukkan ke ranah perdata.

Hal itu disampaikan RJ Lino dalam pembacaan eksepsi (nota keberatan) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (16/8/2021).

“Perbuatan yang didakwakan kepada saya selaku Dirut Pelindo II bukan tindak pidana, melainkan lingkup perdata. Oleh karena itu, mohon majelis menyatakan tak berwenang memeriksa dakwaan ini,” kata RJ Lino dikutip dari Antara.

Baca juga: Selain Perkaya Diri Sendiri, RJ Lino Didakwa Perkaya Perusahaan Asal China Terkait Pengadaan Crane

RJ Lino merasa bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak jelas atau kabur.

“Atau perbuatan yang didakwa kepada saya tidak jelas atau kabur atau mohon majelis hakim memutus seadil-adilnya. Besar harapan saya majelis kabulkan permohonan eksepsi saya,” kata dia.

Adapun RJ Lino yakin bahwa ia tidak bersalah dalam pengadaan 3 unit QCC pada tahun 2010 untuk Pelabuhan Panjang, Lampung; Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat; dan Pelabuhan Pelembang, Sumatera Selatan.

“QCC adalah business critical asset, jadi bisa ditunjuk langsung. Telaah QCC telah dua kali gagal dan arena kongesti pengadaan QCC sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda jadi bisa untuk penunjukan langsung,” kata dia.

RJ Lino berpendapat bahwa penunjukan pengadaan 3 QCC itu diperbolehkan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan BUMN Nomor 05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf a, d, atau b.

Baca juga: Tender Belum Dimulai, RJ Lino Disebut Sudah Ajak Perusahaan Penyedia Crane Lakukan Survei

Ia juga mengatakan bahwa hal itu diperbolehkan sesuai keputusan direksi Pelindo II Nomor HK/56/5/10/PS.II/09 tanggal 9 September 2009 Pasal 9 Huruf c Ayat (1).

Di depan majelis hakim, RJ Lino mengaku sudah tidak bisa mencari jalan keluar untuk pengadaan 3 QCC itu.


“Saya selaku dirut ditembuskan oleh kepala biro pengadaan tidak melihat lagi jalan keluar untuk menyelesaikan tugas pengadaan itu karena telah 9 kali lelang gagal, sementara tekanan besar akibat kongesti 3 pelabuhan,” ujar dia. 

Ia menceritakan bahwa saat menerima tembusan dari kabiro pengadaan terkait perusahaan penyedia QCC, ia telah memberikan opsi melalui memo untuk mengundang langsung perusahaan tersebut.

RJ Lino mengaku bahwa dia ia juga memberikan pilihan pada direktur teknik operasi dan biro pengadaan untuk menambah calon peserta tender pengadaan QCC.

“Kata ‘di antaranya’ tidak pernah disinggung di dakwaan KPK dan ini diundang pemilihan langsung bukan untuk penunjukan langsung seperti dalam dakwaan KPK,” kata dia.

Baca juga: RJ Lino Diduga Lakukan Tanda Tangan Kontrak Backdate Pengadaan Craine di PT Pelindo II

Ia pun mengaku tiga perusahaan asing yang diundang untuk melakukan presentasi yaitu Heavy Macinery Science and Technology Group Co. Ltd (HDHM) dan ZPMC asal China serta Doosan dari Korea merupaan perusahaan yang pernah menunjukan hasil baik di Terminal JST Jalan Koja Tanjung Priok dan terminal peti kemas di Pelabuhan China.

RJ Lino juga menegaskan bahwa penunjukan pemenang tender pengadaan QCC tidak dilakukan olehnya sama sekali.

“Penetapan pemenang, pengadaan, serta besar nilai kontrak sepenuhnya tanggung jawab direktur terkait, sedangkan saya selaku dirut sama sekali tidak terlibat,” kata dia.

Dalam pengadaan 3 QCC itu, RJ Lino memaparkan bahwa saat itu PT Pelindo II sedang melakukan penghematan biaya dan penentuan biaya itu tidak dibuat olehnya.

“Saya ulangi, budget yang tersedia itu dibuat oleh direksi sebelumnya, bukan direksi saya,” kata dia.

Baca juga: Eks Dirut Pelindo II RJ Lino Didakwa Rugikan Negara Rp 28,82 Miliar

Dalam perkara ini JPU KPK mendakwa RJ Lino melakukan tindak korupsi pengadaan dan perawatan 3 QCC pada PT Pelindo II tahun 2010.

Jaksa menduga atas tindakan RJ Lino tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp 1,9 juta dollar AS atau setara Rp 28,82 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Perubahan Subtansi Putusan MK Akan Dilaporkan ke Polisi

Dugaan Perubahan Subtansi Putusan MK Akan Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Nasional
PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

Nasional
Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Nasional
Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Nasional
Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Nasional
Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Nasional
Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Nasional
Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Nasional
Survei Algoritma: 3 dari 4 Orang Belum Tahu Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Survei Algoritma: 3 dari 4 Orang Belum Tahu Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Nasional
Dalam Tuntutan, Jaksa Sebut Irfan Kurnia Terbukti Korupsi Bersama-sama Anggota dan Purnawirawan TNI AU

Dalam Tuntutan, Jaksa Sebut Irfan Kurnia Terbukti Korupsi Bersama-sama Anggota dan Purnawirawan TNI AU

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme | KPK soal Wacana Biaya Haji Naik

[POPULER NASIONAL] Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme | KPK soal Wacana Biaya Haji Naik

Nasional
Hak-hak Pemilik Rahasia Dagang

Hak-hak Pemilik Rahasia Dagang

Nasional
Pelanggaran Hukum Terhadap Rahasia Dagang

Pelanggaran Hukum Terhadap Rahasia Dagang

Nasional
Tanggal 5 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 5 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.