Komnas HAM Ungkap Bais Gunakan Kop BKN dalam Tes Esai Saat TWK

Sebelas pelanggaran itu, menurut Munafrizal, adalah hak atas keadilan, dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminatif (ras dan etnis) hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kemudian hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas informasi publik, hak atas privasi, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak atas kebebasan berpendapat.

Kompas.com masih berupaya meminta tanggapan Bais dan BKN terkait temuan Komnas HAM.

Dalam pemeriksaan di Komnas HAM sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hasil dari keputusan bersama.

Ia menyebut tidak ada salah satu pihak tertentu yang mengusulkan pengadaan tes tersebut.

"Jadi (pelaksanaan) TWK ini tidak dimunculkan oleh satu orang, ini merupakan diskusi dari rapat tim, untuk membuat Perkom. Bahwa kenapa ada wawasan kebangsaan sebab di undang-undang namanya wawasan kebangsaan, maka kenapa bukan (tes) yang lain (karena) itu mengacu undang-undang," ucap Bima dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (21/6/2021) yang ditayangkan secara virtual di YouTube Humas Komnas HAM RI.

"Kemudian BKN mendapatkan mandat untuk melaksanakan TWK," kata dia.