Jokowi Berpakaian Adat Badui, AMAN: Sekadar Jadi Pembungkus Badan

Kompas.com - 16/08/2021, 14:56 WIB
Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat orang Kanekes atau Suku Badui saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPD dan DPR, Senin (16/8/2021). YouTube/Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat orang Kanekes atau Suku Badui saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPD dan DPR, Senin (16/8/2021).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyatakan, penampilan Presiden Joko Widodo yang mengenakan pakaian adat masyarakat Kanekes di Lebak, Banten, atau yang dikenal sebagai orang Badui, pada Sidang Tahunan MPR hari ini hanya merupakan pembungkus badan.

Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi mengatakan, pada kenyataannya, paradigma pembangunan di Indonesia jauh dari nilai-nilai masyarakat Badui yang sangat menghormati bumi.

"(Presiden) menjadikan baju adat dari masyarakat Badui sekadar pembungkus badan, tapi Indonesia dibuat sangat jauh dari paradigma pembangunan ala Badui yang begitu menghormati bumi," kata Rukka saat dihubungi, Senin (16/8/2021).

Baca juga: Sidang Tahunan MPR, Jokowi Kenakan Pakaian Adat Urang Kanekes atau Suku Badui

Menurut Rukka, perampasan wilayah adat terus terjadi yang merupakan dampak pembangunan.

Ia pun menyinggung rancangan UU Masyarakat Adat yang sampai sekarang belum juga selesai dibahas pemerintah dan DPR.

"UU Masyarakat Adat belum disahkan dan terus melemah di DPR. Malah yang disahkan adalah revisi UU Mineral dan Batu Bara dan omnibus law UU Cipta Kerja," ujar Rukka.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Janji Nawacita belum terpenuhi satu pun," ucapnya.

Selain itu, Rukka mengatakan, masyarakat adat masih kesulitan mendapatkan penanganan Covid-19 serta kesulitan mengakses vaksin Covid-19.

Baca juga: Kenakan Pakaian Adat Suku Badui, Jokowi: Saya Suka Karena Desainnya Sederhana

Ia berpendapat, pidato Jokowi pada sidang tahunan itu tidak menyinggung soal kondisi masyarakat adat di tengah pandemi.

"Pada pidatonya, Jokowi turut menyoroti situasi pandemi dan upaya yang sudah maupun tengah dilakukan pemerintah untuk mengatasi wabah. Tentu saja, tanpa menyinggung kondisi masyarakat adat di tengah pandemi," ucapnya.

Diberitakan, pada sidang tahunan pagi ini, Jokowi tampak mengenakan pakaian adat urang Kanekes atau orang Badui berupa atasan hitam dan celana hitam dengan lencana merah putih di dada sebelah kiri.

Baca juga: Kemenpan RB: Pakaian Jokowi Disiapkan Tetua Adat Masyarakat Badui

Ia juga mengenakan udeng kepala berwarna biru, sendal berwarna hitam, serta tas rajut berwarna cokelat. Selain itu, presiden memakai masker berwarna hitam.

Kantor Staf Presiden (KSP), lewat akun Twitter resmi @KSPgoid, menjelaskan Presiden memilih pakaian adat tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya Suku Badui.

"Presiden Jokowi memilih menggunakan pakaian adat Suku Baduy sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan pada keluhuran nilai-nilai adat dan budaya Suku Badui," tulis KSP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Nasional
Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Nasional
Polri Berencana Bikin Pos Vaksinasi Selama Penjagaan Natal dan Tahun Baru

Polri Berencana Bikin Pos Vaksinasi Selama Penjagaan Natal dan Tahun Baru

Nasional
Kasus Bupati Bintan, KPK Panggil Anggota DPRD Kota Batam

Kasus Bupati Bintan, KPK Panggil Anggota DPRD Kota Batam

Nasional
Satgas Paparkan Strategi Pengendalian Covid-19 secara Nasional Jelang Nataru

Satgas Paparkan Strategi Pengendalian Covid-19 secara Nasional Jelang Nataru

Nasional
Kasus Korupsi RAPBD Jambi, KPK Panggil Ibunda dan Mantan Istri Zumi Zola sebagai Saksi

Kasus Korupsi RAPBD Jambi, KPK Panggil Ibunda dan Mantan Istri Zumi Zola sebagai Saksi

Nasional
Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

Nasional
Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

Nasional
Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

Nasional
Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Nasional
Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Nasional
Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Nasional
Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Nasional
PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.