Saat Mural Tuai Polemik, Mengapa Dihapus jika Jokowi Tidak Merasa Terganggu?

Kompas.com - 16/08/2021, 12:48 WIB
Mural yang diduga gambar wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sebuah dinding di kawasan Batujaya, Batuceper, Kota Tangerang. (istimewa)Mural yang diduga gambar wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sebuah dinding di kawasan Batujaya, Batuceper, Kota Tangerang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mural yang diduga gambar wajah Presiden Joko Widodo alias Jokowi bertuliskan "404 Not Found" sempat ramai dibahas oleh warganet di Twitter.

Pembahasan tentang mural itu pun menjadi trending topic di Twitter dengan tagar #Jokowi404NotFound pada 14 Agustus 2021.

Mural yang terletak di daerah Batu Ceper, Kota Tangerang, itu pun kemudian menjadi polemik.

Permasalahan bermula saat aparat kepolisian dan TNI menghapus mural tersebut dengan menimpanya menggunakan cat warna hitam karena dinilai melecehkan presiden.

"Tetap diselidiki itu perbuatan siapa. Karena bagaimanapun itu kan lambang negara, harus dihormati," kata Kasubbag Humas Polres Tangerang Kota, Kompol Abdul Rachim, saat dihubungi wartawan, Jumat (13/8/2021).

Baca juga: Polisi Periksa Dua Saksi Terkait Mural Diduga Wajah Jokowi di Batujaya Tangerang

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Polisi juga kemudian mencari pelaku pembuatan mural tersebut.

Hingga kini, dua orang telah diperiksa untuk dimintai keterangannya soal pembuatan mural tersebut.

Mengapa dihapus jika Presiden Jokowi tidak merasa terganggu?

Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, mempertanyakan mengapa pemerintah dan aparat harus menghapus mural tersebut jika Presiden Jokowi sendiri tidak merasa tidak terganggu dengan keberadaan mural itu.

"Kalau presiden kemudian enggak merasa itu mengganggu, lalu kenapa kemudian dihapus? Kan itu pertanyaannya," ujar Ubedilah seperti dikutip dari Kompas TV, Senin (16/8/2021).

Ubedilah juga mempertanyakan mengapa pelaku pembuatan mural harus dicari oleh aparat kepolisian.

"Lalu kenapa juga harus dikejar mereka yang membuat?" kata Ubedilah.

Baca juga: Mural Pemprov DKI Jakarta di Cilandak Timur Dirusak Oknum Tak Bertanggung Jawab

Ubedillah menilai ada kejanggalan kenapa pemerintah pusat harus turun tangan menangani permasalah mural tersebut. Pahadal seharusnya hal itu ditangani oleh pemerintah daerah setempat.

"Perda itu dan dari pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah saya, sampai saat ini tidak mendengar suaranya untuk bersikap dalam soal mural. Itu kan aneh, tiba-tiba langsung ditangani oleh pusat. Berarti itu kan ada sesuatu," katanya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
STAND UP COMEDY INDONESIA
SIAPA YANG PALING | RIO JUARANYA paling PERHATIAN, PEDULI dan DEWASA VERSI KOMIKA 5 BESAR SUCI IX
SIAPA YANG PALING | RIO JUARANYA...
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.