Jokowi Sampaikan 6 Fokus APBN 2022: Penanganan Pandemi hingga Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebutkan, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif untuk tahun 2022.

Ini guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi sekaligus konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural.

Hal itu Jokowi sampaikan dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).

"Karena itu pemerintah menyampaikan enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kita Akan Berusaha Maksimal Mencapai Target Pertumbuhan 5,5 Persen

Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.

"Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian," ucap Jokowi.

Baca juga: Sidang Bersama DPD-DPR, Jokowi Banggakan Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja

Belanja Negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp 2.708,7 triliun. Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 770,4 triliun.

Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara.

Anggaran itu diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

Kemudian, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 427,5 triliun. Dana ini untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya dan dalam jangka panjang diharapkan mampu memotong rantai kemiskinan.

Baca juga: Singgung Pemeriksaan Keuangan BPK, Jokowi Ingatkan yang Utama Selamatkan Rakyat

Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 541,7 triliun.

"Pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp 384,8 triliun," kata presiden.