Jokowi Jelaskan Alasan Kebijakan Pengetatan dan Pelonggaran Mobilitas Masyarakat yang Berubah-ubah di Sidang Tahunan MPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung tentang kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat dalam rangka penanganan Covid-19 yang sering mengalami perubahan.

Presiden pun mengakui bahwa banyak pihak memandang perubahan yang ada mengesankan kebijakan tidak konsisten.

"Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten," ujar Jokowi dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI 2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (16/8/2021).

"Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat," tegasnya.

Hal tersebut, lanjut dia, disebabkan virus corona penyebab Covid-19 yang selalu berubah dan bermutasi. Sehingga penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi.

"Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan," tutur Jokowi.

Baca juga: Kemenpan RB: Pakaian Jokowi Disiapkan Tetua Adat Masyarakat Badui

Dia pun mengungkapkan, pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari tersebut membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal.

Antara lain dengan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra Kerja juga terus ditingkatkan.

"Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen," ungkap Jokowi.

"Yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengungkapkan bahwa krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api.

Apabila bisa, sebaiknya krisis hindari. Tetapi jika krisis tetap terjadi maka banyak hal yang bisa dipelajari.

"Api memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri, dalam menghadapi tantangan masa depan," tambah kepala negara.

Baca juga: KSP Jelaskan Alasan Jokowi Pilih Pakaian Adat Baduy di Sidang Tahunan MPR

Adapun tahun ini merupakan yang kedua kalinya sidang tahunan MPR dan pidato presiden digelar dalam kondisi pandemi Covid-19.

Agenda kali ini dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat dan membatasi kehadiran peserta sidang di Kompleks DPR/MPR Senayan.

Sehingga sebagian besar peserta sidang mengikuti sidang secara virtual.