Febri Diansyah: KPK Kian Runtuh, tetapi Jangan Harap Ada Permintaan Maaf dari Pimpinan

Kompas.com - 15/08/2021, 16:12 WIB
Febri Diansyah, saat masih menjabat Kabiro Humas KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (26/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIFebri Diansyah, saat masih menjabat Kabiro Humas KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (26/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, masyarakat jangan berharap ada permintaan maaf dari para pimpinan KPK terkait sejumlah polemik dan kontroversi yang menyeret lembaga itu.

Menurut Febri, kesadaran adanya penurunan dan degradasi kepercayaan terhadap KPK saja tidak dimiliki oleh para pimpinannya saat ini.

"Dari semua delegitimasi, degradasi kepercayaan dan kredibiltas KPK era baru, kita tidak pernah mendengar adanya kesadaran dari pimpinan KPK," ujar Febri di acara diskusi bertajuk Kontroversi Firli Bahuri yang digelar Public Virtue Institute, Minggu (15/8/2021).

"Jadi jangan berharap ada permintaan maaf, kesadaran saja tidak terlihat sampai saat ini apalagi rasa malu ketika KPK semakin runtuh pelan-pelan di era kepemimpinan sekarang," lanjut dia.

Baca juga: KPK Tahan Pejabat Ditjen Pajak Dadan Ramdani Terkait Dugaan Suap

Febri mengatakan, menurut survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) efektivitas KPK sebagai lembaga negara menurun dari 84 persen pada 2018 menjadi 64 persen pada 2020.

"Turunnya bukan landai, tapi sangat curam kalau dilihat 2021 angkanya akan lebih menujukkan bagaimana turunnya efektivitas KPK," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, ujar Febri, saat ini merupakan masa paling kelam selama KPK berdiri.

Febri menuturkan, sejak pimpinan baru menjabat pada Desember 2019 hingga saat ini KPK er lebih banyak memunculkan kontroversi dibanding prestasi.

Salah satu yang berperan dalam menurunya kredibilitas KPK adalah adanya kebijakan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk para pegawai KPK dan penyingkiran pegawai KPK.

"Itu berkontribusi semakin merusak kredibilitas pegawai KPK. Kebijakan pimpinan misalnya, pelemahan KPK merupakan hasil dari rendahnya komitmen politik para pengambil kebijakan di berbagai instansi eksekutif dan legislatif," kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

Nasional
Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

Nasional
Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Nasional
Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

Nasional
Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Nasional
[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

Nasional
Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.