Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Hitung Kebutuhan Beras Dalam Negeri Dulu, Kalau Sisa Silakan Diekspor

Kompas.com - 14/08/2021, 13:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Pertanian menghitung kebutuhan beras dalam negeri terlebih dulu sebelum melakukan ekspor.

Jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, ekspor beras bisa dilakukan.

"Sekali lagi dikalkulasi, dihitung bahwa benar-benar stok yang ada itu benar-benar cukup untuk kebutuhan dalam negeri dulu. Artinya kebutuhan dalam negeri didahulukan, kalau ada sisa silakan diekspor," ujar Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (14/8/2021).

Dia melanjutkan, menurut keterangan Menteri Pertanian, Indonsia saat ini sudah mulai mengekspor beras ke Arab Saudi.

"Kalau memang dihitung betul beras kita berlebih dan mampu kita ekspor ya ekspor saja," tutur Jokowi.

Dalam kesempatan itu, dia pun menyampaikan apresiasi kepada para petani, peternak, pekebun, pelaku usaha agrobisnis dan pemangku kepentingan pertanian lainnya.

Baca juga: Jokowi Ungkap Indonesia Sudah Mulai Ekspor Beras ke Arab Saudi

Pasalnya, kata Jokowi, selama masa pandemi Covid-19 ini mereka telah bekerja keras tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tapi juga telah berhasil meningkatkan ekspor produk pertanian.

Kepala Negara mengungkapkan, pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan dari hantaman pandemi.

"Ekspor pertanian tahun 2020 seperti yang disampaikan mencapai Rp 451,8 triliun. Naik 15,79 persen dibanding tahun 2019 sebesar Rp 390,16 trilun. Dan pada semester pertama 2021 dari Januari-Juli 2021 ekspor mencapai Rp 282,86 triliun naik 14,05 persen dibanding periode yang sama tahun 2020 yaitu sebesar Rp 202,05 triliun," jelas Jokowi.

"Peningkatan ekspor komoditas pertanian ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani," lanjutnya.

Dia mengungkapkan, nilai tukar petani Indonsia terus mengalami perbaikan.

Pada Juni 2020 nilai tukar petani berada di angka 99,6. Lalu secara konsisten meningkat hingga Desember sebesar 103,25. Kemudian pada Juni 2021 mencapai 103,59.

Baca juga: Jokowi Lepas Ekspor Produk Pertanian Senilai Rp 7,29 Triliun

"Ini menurut saya sebuah kabar baik yang bisa memicu semangat petani-petani kita untuk tetap produktif di masa pandemi," tambah Jokowi.

Pada Sabtu, Jokowi meresmikan Pelepasan Merdeka Ekspor 2021 dari 17 titik pelabuhan dan bandara di Indonesia.

Adapun program ini mengakomodasi berbagai produk hasil pertanian untuk diekspor ke berbagai negara dengan nilai total lebih dari Rp 7,290 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com