Kompas.com - 14/08/2021, 13:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Pertanian menghitung kebutuhan beras dalam negeri terlebih dulu sebelum melakukan ekspor.

Jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, ekspor beras bisa dilakukan.

"Sekali lagi dikalkulasi, dihitung bahwa benar-benar stok yang ada itu benar-benar cukup untuk kebutuhan dalam negeri dulu. Artinya kebutuhan dalam negeri didahulukan, kalau ada sisa silakan diekspor," ujar Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (14/8/2021).

Dia melanjutkan, menurut keterangan Menteri Pertanian, Indonsia saat ini sudah mulai mengekspor beras ke Arab Saudi.

"Kalau memang dihitung betul beras kita berlebih dan mampu kita ekspor ya ekspor saja," tutur Jokowi.

Dalam kesempatan itu, dia pun menyampaikan apresiasi kepada para petani, peternak, pekebun, pelaku usaha agrobisnis dan pemangku kepentingan pertanian lainnya.

Baca juga: Jokowi Ungkap Indonesia Sudah Mulai Ekspor Beras ke Arab Saudi

Pasalnya, kata Jokowi, selama masa pandemi Covid-19 ini mereka telah bekerja keras tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tapi juga telah berhasil meningkatkan ekspor produk pertanian.

Kepala Negara mengungkapkan, pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan dari hantaman pandemi.

"Ekspor pertanian tahun 2020 seperti yang disampaikan mencapai Rp 451,8 triliun. Naik 15,79 persen dibanding tahun 2019 sebesar Rp 390,16 trilun. Dan pada semester pertama 2021 dari Januari-Juli 2021 ekspor mencapai Rp 282,86 triliun naik 14,05 persen dibanding periode yang sama tahun 2020 yaitu sebesar Rp 202,05 triliun," jelas Jokowi.

"Peningkatan ekspor komoditas pertanian ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani," lanjutnya.

Dia mengungkapkan, nilai tukar petani Indonsia terus mengalami perbaikan.

Pada Juni 2020 nilai tukar petani berada di angka 99,6. Lalu secara konsisten meningkat hingga Desember sebesar 103,25. Kemudian pada Juni 2021 mencapai 103,59.

Baca juga: Jokowi Lepas Ekspor Produk Pertanian Senilai Rp 7,29 Triliun

"Ini menurut saya sebuah kabar baik yang bisa memicu semangat petani-petani kita untuk tetap produktif di masa pandemi," tambah Jokowi.

Pada Sabtu, Jokowi meresmikan Pelepasan Merdeka Ekspor 2021 dari 17 titik pelabuhan dan bandara di Indonesia.

Adapun program ini mengakomodasi berbagai produk hasil pertanian untuk diekspor ke berbagai negara dengan nilai total lebih dari Rp 7,290 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Nasional
Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Nasional
Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Nasional
KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.