Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei IPO: Elektabilitas Erick Thohir dan Zulkifli Hasan Ungguli Politisi Pemasang Baliho

Kompas.com - 14/08/2021, 12:52 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyoroti kenaikan elektabilitas Menteri BUMN Erick Thohir

Pasalnya, bila dibandingkan dengan hasil survei pada April lalu, elektabilitas Erick melonjak tajam berdasarkan hasil survei pada 2-10 Agustus kemarin. Bahkan, elektabilitas Erick hampir mendekati elektabilitas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Nama-nama yang mulai dimunculkan oleh publik atau mendapat respons oleh publik ini mulai bergeliat. Saya kasih contoh Erick Thohir, dari posisi 0,2 di bulan April survei IPO, dia meningkat tajam menjadi 4,7 persen dan sekarang mendekati Ridwan Kamil," kata Dedi dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Pandemi dan Konstelasi Politik 2024", Sabtu (14/8/2021).

Dalam survei tersebut, Erick berada di peringkat ketujuh. Sementara Ridwan Kamil berada di posisi keenam dengan elektabilitas 6,2 persen.

Peningkatan elektabilitas ini, menurut Dedi, cukup menarik. Hal itu mengingat Erick bukanlah seorang politisi, tetapi elektabilitasnya mampu merangkak naik layaknya tokoh politik.

Baca juga: Pro Kontra Baliho Tokoh Politik di Tengah Pandemi Covid-19

 

Bahkan, bila dibandingkan dengan sejumlah tokoh politik yang beberapa waktu terakhir ramai diberitakan memasang baliho secara masif di sejumlah wilayah, elektabilitas mereka masih kalah dibandingkan Erick Thohir. Padahal, Erick tak pernah melakukan promosi untuk pilpres melalui baliho.

"Tanpa harus pasang baliho, tanpa harus pormosi politik dan juga bukan politisi tapi punya elektabilitas cukup progresif," ucapnya.

Menurut Dedi, meningkatnya elektabilitas Erick tak lepas dari upaya yang ia lakukan dalam menangani pandemi Covid-19.

"Ini menunjukkan bahwa Erick Thohir sebagai menteri dan elite, melakukan program-program populis yang dianggap bisa merekatkan hubungan dengan rakyat," katanya.

Sementara itu, tokoh lain yang juga dinilai Dedi elektabilitasnya merangkak naik adalah Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menempati posisi 10 dalam survei kali ini dengan persentase 1,9 persen.

Meskipun elektabilitas Zulkifli hanya berada di angka 1 persen, namun ia lebih unggul dari Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang berada di posisi 12 dengan 0,9 persen.

Baca juga: Marak Baliho Politisi, Pengamat: Terkesan Monoton dan Sekadar Tampil

Padahal diketahui, imbuh dia, Puan telah memasang banyak baliho di sejumlah lokasi. Sementara Zulkifli, tak terlihat melakukannya.

"Meski angka masih 1, tapi kan kita membandingkan Zulhas bukan dengan kalangan atau tokoh-tokoh yang sudah dominan, tapi saya membandingkan Zulhas ini dengan tokoh-tokoh yang sama-sama ketum parpol dan juga punya effort kampanye terbuka di luar ruang menebar baliho di mana-mana," ujar Dedi.

"Faktanya, Zulhas masih tetap di atasnya Puan Maharani," imbuh dia.

Meski demikian, diakui Dedi bahwa elektabilitas Zulhas masih berada di bawah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yaitu 2,5 persen.

Berkaca pada kasus elektabilitas Erick dan Zulhas yang merangkak naik, Dedi menilai bahwa baliho belum efektif untuk menaikkan elektabilitas tokoh.

Pasalnya, dia melihat saat ini publik lebih memperhatikan aktivitas tokoh politik yang mementingkan publik terlebih di masa pandemi.

Baca juga: Baliho Tokoh Politik Mulai Bertebaran, Ganjar Pilih Ngurusi Covid-19

"Ini bisa saja menandakan bahwa pertama, baliho itu belum efektif dan dikenali oleh publik sebagai promosi diri. Kedua, mungkin ada perpindahan tren publik di mana mereka lebihi memperhatikan aktivitas-aktivitas yang berdampak lebih kepada kepentingan publik, karena kita sedang dalam pandemi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com