Kompas.com - 14/08/2021, 11:44 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba di lokasi sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras. AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba di lokasi sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) merilis survei terkini terkait refleksi penanganan pandemi dan dampak konstelasi politik 2024.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan, berdasarkan hasil survei, 41 persen responden tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kemudian, sebanyak 52 persen responden mengaku puas dengan kinerja presiden Jokowi.

"Kalau dibandingkan survei April, Presiden masih mendapat tingkat kepuasan sebesar 56, berarti ada penurunan yang lumayan tajam," kata Dedi dalam diskusi secara virtual yang digelar Polemik MNC Trijaya, Sabtu (14/8/2021).

Faktor ketidakpuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi Covid-19 meliputi bidang sosial (53 persen), bidang ekonomi (42 persen), dan bidang politik dan hukum (54 persen).

Baca juga: Survei KedaiKopi: Mayoritas Responden Minta Jokowi Ganti Jaksa Agung

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, 58 persen responden tidak puas dengan kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam penanganan pandemi Covid-19.

Dedi mengatakan, hanya 32 persen responden yang menyatakan puas dengan kinerja wapres.

Adapun, faktor ketidakpuasan terhadap kinerja Wapres dalam penanganan pandemi Covid-19 meliputi bidang sosial (62 persen), bidang ekonomi (59 persen), dan bidang politik dan hukum (58 persen).

"Wapres juga konsisten dalam anggapan publik, karena kita sudah separuh periode, tetapi angka kepuasan terhadap wapres masih 32 persen," ujarnya.

Survei IPO dilakukan pada 2-10 Agustus 2021 dengan menentukan sejumlah desa untuk menjadi sampel yang dipilih secara acak menggunakan random kish grid paper serta menggunakan teknik multistage random sampling (MRS) terhadap 1.200 responden.

Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (sampling error) 2,50 persen dengan tingkat akurasi data 97 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.