Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penanganan Pandemi, Survei IPO: 41 Persen Tak Puas Kinerja Presiden, Wapres 58 Persen

Kompas.com - 14/08/2021, 11:44 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) merilis survei terkini terkait refleksi penanganan pandemi dan dampak konstelasi politik 2024.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan, berdasarkan hasil survei, 41 persen responden tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kemudian, sebanyak 52 persen responden mengaku puas dengan kinerja presiden Jokowi.

"Kalau dibandingkan survei April, Presiden masih mendapat tingkat kepuasan sebesar 56, berarti ada penurunan yang lumayan tajam," kata Dedi dalam diskusi secara virtual yang digelar Polemik MNC Trijaya, Sabtu (14/8/2021).

Faktor ketidakpuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi Covid-19 meliputi bidang sosial (53 persen), bidang ekonomi (42 persen), dan bidang politik dan hukum (54 persen).

Baca juga: Survei KedaiKopi: Mayoritas Responden Minta Jokowi Ganti Jaksa Agung

Sementara itu, 58 persen responden tidak puas dengan kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam penanganan pandemi Covid-19.

Dedi mengatakan, hanya 32 persen responden yang menyatakan puas dengan kinerja wapres.

Adapun, faktor ketidakpuasan terhadap kinerja Wapres dalam penanganan pandemi Covid-19 meliputi bidang sosial (62 persen), bidang ekonomi (59 persen), dan bidang politik dan hukum (58 persen).

"Wapres juga konsisten dalam anggapan publik, karena kita sudah separuh periode, tetapi angka kepuasan terhadap wapres masih 32 persen," ujarnya.

Survei IPO dilakukan pada 2-10 Agustus 2021 dengan menentukan sejumlah desa untuk menjadi sampel yang dipilih secara acak menggunakan random kish grid paper serta menggunakan teknik multistage random sampling (MRS) terhadap 1.200 responden.

Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (sampling error) 2,50 persen dengan tingkat akurasi data 97 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com