JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom Faisal Basri mengkritik langkah pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 yang tidak berbasis pada landasan yang jelas.
Misalnya, Faisal menyoroti penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai penanggung jawab pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali.
Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertanggung jawab atas pelaksanaan PPKM di luar Jawa-Bali.
Faisal mengatakan, penunjukan Luhut dan Airlangga itu tidak didasari dengan surat keputusan (SK) dari Presiden Joko Widodo.
”Pokoknya saya tunjuk si anu, si anu. Ya sudah begitu saja. Jadi kayak mengatur perlombaan 17 Agustus di tingkat RT," kata Faisal dalam acara diskusi virtual yang digelar Paramadina Publik Policy Institute, Jumat (13/8/2021).
Faisal mengaku tak heran apabila penanganan pandemi sulit dilakukan, sebab upaya penanganan pandemi justru dipegang oleh menteri di bidang ekonomi.
Kemudian, ia membandingkan penanganan pandemi di Australia yang dianggap sukses karena upaya terpusat dan diatur oleh kementerian kesehatan di negara tersebut.
Selain itu, Faisal mengkritik tugas Luhut yang tidak hanya terkait penanganan pandemi, tetapi juga ekonomi hingga pariwisata.
Belakangan ini, Presiden Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, melalui Perpres Nomor 60 Tahun 2021.
"Dia urus semua masalah dalam ekonomi Indonesia, foreign policy, kemudian tourism, mining, segala macam, dan masih kurang, sekarang mengurus danau-danau di Indonesia,” ujar dia.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.