Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK dan Kejaksaan Periksa Lokasi Tambang PT Toshida di Kabupaten Kolaka

Kompas.com - 13/08/2021, 15:14 WIB
Irfan Kamil,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Korwil IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara memeriksa lokasi tambang PT Toshida di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Pemeriksaan pada 10-11 Agustus 2021 itu juga melibatkan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra dan Ahli Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Baca juga: Survei LSI: Mayoritas Publik Setuju Investor Asing Sektor SDA Dibatasi

Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) PT Toshida.

"Dalam perkara ini diduga kerugian negaranya mencapai lebih dari Rp 168 miliar, yakni dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak dibayarkan PT Toshida sejak perusahaan tersebut mulai beroperasi pada 2009 hingga 2020," ujar Ali, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/8/2021).

Ali mengatakan, selama aktivitas dalam kurun 2009-2020, PT Toshida tidak pernah membayar PNBP IPPKH. Sehingga, KLHK mencabut izin PT Toshida.

Namun, setelah pencabutan izin, PT Toshida ternyata masih melakukan penambangan dan kegiatan operasional berdasarkan pada RKAB dari Dinas ESDM Sultra ke PT Toshida.

"Dalam penanganan perkara ini, Direktorat Korwil IV KPK memberi dukungan dan pendampingan kepada Kejati Sulawesi Tenggara," ujar Ali.

KPK juga memfasilitasi dukungan keterangan ahli yang dibutuhkan oleh penyidik Kejati Sultra yang dilakukan sejak Senin hingga Jumat pada 9-13 Agustus 2021.

"KPK harap perkara bisa segera tuntas," ucap Ali.

Baca juga: Survei Charta Politika: 53 Persen Masyarakat Nilai Kinerja Pemberantasan Korupsi Masih Buruk

Selain itu, KPK memantau sidang praperadilan yang diajukan tersangka BN (Buhardiman) yang merupakan mantan pelaksana tugas Kepala Dinas ESDM.

Ali mengatakan, rangkaian kegiatan ini sebagai bentuk dukungan KPK terhadap penyelamatan sumber daya alam dari para pihak yang melakukan kegiatan penambangan ilegal.

Dengan demikian, penyelamatan sumber daya alam dapat dioptimalkan bagi kepentingan masyarakat.

"Dampak tindak kejahatan di sektor SDA bukan hanya merugikan keuangan negara, namun jauh lebih luas lagi yaitu berkaitan dengan bencana alam dan kualitas hidup masyarakat serta kerusakan lingkungan," tutur Ali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Risma Ingatkan Lansia Jaga Kesehatan agar Tak Bebani Orang Lain

Risma Ingatkan Lansia Jaga Kesehatan agar Tak Bebani Orang Lain

Nasional
Soal Usung Figur Publik di Pilkada 2024, Nasdem: Ada Nafa Urbach dan Ramzi

Soal Usung Figur Publik di Pilkada 2024, Nasdem: Ada Nafa Urbach dan Ramzi

Nasional
Kapolri dan Jaksa Agung Tak Cukup Pamer Keakraban...

Kapolri dan Jaksa Agung Tak Cukup Pamer Keakraban...

Nasional
BMKG: Indonesia Berisiko Kekeringan Meteorologis, Hati-hati Karhutla

BMKG: Indonesia Berisiko Kekeringan Meteorologis, Hati-hati Karhutla

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Sejumlah Pegawai Kementan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Sejumlah Pegawai Kementan Jadi Saksi

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Lansia Manfaatkan Rukhsah Saat Beribadah

Kemenag Imbau Jemaah Haji Lansia Manfaatkan Rukhsah Saat Beribadah

Nasional
Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat Lebaran Idul Adha 7 Juni 2024

Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat Lebaran Idul Adha 7 Juni 2024

Nasional
Romlah Melawan Katarak demi Sepotong Baju untuk Sang Cucu

Romlah Melawan Katarak demi Sepotong Baju untuk Sang Cucu

Nasional
“Deal” Politik Nasdem dan PKB Bakal Jadi Penentu Dukungan untuk Anies Maju pada Pilkada Jakarta 2024

“Deal” Politik Nasdem dan PKB Bakal Jadi Penentu Dukungan untuk Anies Maju pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Bendum dan Wabendum Partai Nasdem Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Bendum dan Wabendum Partai Nasdem Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Tak Khawatirkan Gempa di Senabang Aceh, Risma: Posisinya di Laut...

Tak Khawatirkan Gempa di Senabang Aceh, Risma: Posisinya di Laut...

Nasional
PKS Minta Uang Program Tapera Tidak Dipakai untuk Proyek Risiko Tinggi seperti IKN

PKS Minta Uang Program Tapera Tidak Dipakai untuk Proyek Risiko Tinggi seperti IKN

Nasional
DPR Akan Panggil Pemerintah Terkait Polemik Pemotongan Gaji untuk Tapera

DPR Akan Panggil Pemerintah Terkait Polemik Pemotongan Gaji untuk Tapera

Nasional
Diminta Perbanyak Renovasi Rumah Lansia, Risma: Mohon Maaf, Anggaran Kami Terbatas

Diminta Perbanyak Renovasi Rumah Lansia, Risma: Mohon Maaf, Anggaran Kami Terbatas

Nasional
Hari Ini, Ahmad Sahroni Jadi Saksi di Sidang SYL

Hari Ini, Ahmad Sahroni Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com