Wapres Sebut Tiga Hal Utama untuk Optimalisasi Gerakan Wakaf

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, gerakan wakaf berkelanjutan perlu dilakukan optimalisasi dengan sejumlah upaya.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara pencanangan Gerakan Sadar Wakaf bertajuk Riau Berwakaf secara virtual, Jumat (13/8/2021).

"Sebagai upaya optimalisasi gerakan berwakaf berkelanjutan, setidaknya terdapat tiga hal utama yang perlu diperhatikan," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres: Wakaf Berperan dalam Pembangunan Negara, Salah Satunya Pembangunan Monas

Ketiga hal itu antara lain peningkatan literasi wakaf kepada masyarakat, teknologi digital untuk pengelolaan wakaf, dan perlunya sumber daya manusia (SDM) berkompeten di bidang wakaf.

Dalam hal peningkatan listerasi wakaf, kata dia, Indeks literasi wakaf (ILW) yang dirilis Kementerian Agama pada 2020 menyebutkan literasi masyarakat Indonesia berada dalam kategori rendah.

Rendahnya literasi masyarakat terhadap wakaf, kata dia, tidak hanya berdampak pada rendahnya realisasi wakaf, tetapi juga menyebabkan timbulnya persepsi keliru tentang wakaf.

"Sebagian besar persepsi wakaf masyarakat Indonesia masih bersifat tradisional, wakaf hanya berorientasi pada aset seperti tanah, gedung sehingga wakaf hanya dilakukan golongan orang tua dan golongan berada," kata dia.

Baca juga: Wapres: Banyak yang Kenal Wakaf tetapi Sedikit yang Mempraktikkan

Menurut dia, masyarakat perlu memahami bahwa wakaf bersumber dari masyarakat dan akan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah, kata Ma'ruf berperan untuk memfasilitasi, mendukung, dan mendorong kemajuan pelaksanaan wakaf tersebut sehingga perlu lebih genar melakukan sosialiasi, utamanya kepada generasi muda.

Selanjutnya, dalam hal teknologi digital untuk pengelolaan wakaf, saat ini sudah dibutuhkan sistem digital agar transaksi wakaf lebih mudah, transparan, dan akuntabel.

Bahkan beberapa LKS-PWU dan lembaga filantropi yang ditetapkan Kementerian Agama sebagai pengelola wakaf telah memiliki sistem digitalisasi untuk pengelolaan wakaf.

Baca juga: Ketua MUI Kecelakaan Mobil, Wapres Langsung Telepon dan Pastikan Kondisinya Baik

Sementara dalam hal SDM berkompeten di bidang wakaf, kata dia, pengelolaan wakaf harus dapat lebih profesional dan kepercayaan publik terus terjaga.

Hal ini menurut dia perlu didukung oleh pemerintah setempat ataupun lembaga filantropi yang menaunginya.

"Maka pengelolaan wakaf harus ditangani oleh SDM yang memiliki kompetensi khusus di bidang wakaf dan pengelolaan wakaf merupakan pekerjaan utama, bukan pekerjaan sampingan," kata dia.