Kompas.com - 13/08/2021, 10:33 WIB
Para pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai bertemu Presiden Joko Widodo, Kamis (18/7/2019) sore. Pertemuan berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta. KOMPAS.com/IhsanuddinPara pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai bertemu Presiden Joko Widodo, Kamis (18/7/2019) sore. Pertemuan berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menyampaikan maaf atas sikap salah seorang kader partai bernama Viani Limardi yang terlibat adu mulut dengan petugas razia ganjil genap di Jakarta Selatan.

Tsamara mengakui bahwa tindakan arogan yang dilakukan oleh Viani saat terjaring razia ganjil genap tidak bisa dibenarkan.

"Tentu saja kalau itu jelas salah. Kami ikut meminta maaf pada publik terkait perilaku kader kami," kata Tsamara saat dihubungi Kompas.com, Jumat (13/8/2021).

Baca juga: Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Diketahui, Viani Limardi merupakan anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Ia terjaring razia di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan lantaran mobil yang digunakan berpelat nomor ganjil dengan belakang RFT.

Atas kesalahan Viani, lanjut Tsamara, partainya akan lebih memastikan semua mekanisme internal partai berjalan dengan baik. PSI sudah menegur keras Viani Limardi atas perilaku arogan tersebut.

Imbas dari perilaku Viani, Tsamara mengatakan bahwa PSI akan mengadakan evaluasi internal partai.

"Kami akan evaluasi. Ada mekanisme internal yang akan dijalankan untuk melakukan penertiban jika kader tidak sesuai dengan nilai-nilai PSI yang berpegangan pada kesetaraan dan anti korupsi," ujar Tsamara.

Baca juga: PSI Kenang Sosok Ekonom Senior Christianto Wibisono

Menurut Tsamara, PSI juga mendukung langkah petugas yang menertibkan siapa pun pelanggar di jalan raya, tanpa pandang bulu.

Ia mengapresiasi sikap petugas kepolisian yang dinilai tetap menegakkan aturan ganjil genap yang berlaku selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Kami mendukung langkah petugas dan berterima kasih kepada petugas kepolisian yang tetap menegakkan aturan tanpa pandang bulu," ucap Tsamara.

Baca juga: PSI Minta 3 Hal Dijalankan agar PPKM Darurat Bisa Dilonggarkan 26 Juli

Sebelumnya, publik menyoroti sikap Viani yang tidak terima karena dijaring razia oleh petugas.

Viani merasa tetap berhak melintas meski pelat nomornya tidak sesuai dengan tanggal hari itu.

"Nanti saya akan protes, saya yang bikin aturan," kata Viani kepada petugas lalu lintas yang melakukan razia.

Selain itu, Viani juga menyebut aturan ganjil genap yang diterapkan tidak jelas.

Untuk itu, dia hendak memperjelas peraturan tersebut nantinya.

"Bukan enggak terima, ini enggak jelas aturannya, saya akan perjelas nanti," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Nasional
AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.