Kadernya Cekcok dengan Petugas Ganjil Genap, PSI Minta Maaf dan Sudah Tegur Keras

Kompas.com - 13/08/2021, 10:33 WIB
Para pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai bertemu Presiden Joko Widodo, Kamis (18/7/2019) sore. Pertemuan berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta. KOMPAS.com/IhsanuddinPara pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai bertemu Presiden Joko Widodo, Kamis (18/7/2019) sore. Pertemuan berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menyampaikan maaf atas sikap salah seorang kader partai bernama Viani Limardi yang terlibat adu mulut dengan petugas razia ganjil genap di Jakarta Selatan.

Tsamara mengakui bahwa tindakan arogan yang dilakukan oleh Viani saat terjaring razia ganjil genap tidak bisa dibenarkan.

"Tentu saja kalau itu jelas salah. Kami ikut meminta maaf pada publik terkait perilaku kader kami," kata Tsamara saat dihubungi Kompas.com, Jumat (13/8/2021).

Baca juga: Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Diketahui, Viani Limardi merupakan anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Ia terjaring razia di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan lantaran mobil yang digunakan berpelat nomor ganjil dengan belakang RFT.

Atas kesalahan Viani, lanjut Tsamara, partainya akan lebih memastikan semua mekanisme internal partai berjalan dengan baik. PSI sudah menegur keras Viani Limardi atas perilaku arogan tersebut.

Imbas dari perilaku Viani, Tsamara mengatakan bahwa PSI akan mengadakan evaluasi internal partai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami akan evaluasi. Ada mekanisme internal yang akan dijalankan untuk melakukan penertiban jika kader tidak sesuai dengan nilai-nilai PSI yang berpegangan pada kesetaraan dan anti korupsi," ujar Tsamara.

Baca juga: PSI Kenang Sosok Ekonom Senior Christianto Wibisono

Menurut Tsamara, PSI juga mendukung langkah petugas yang menertibkan siapa pun pelanggar di jalan raya, tanpa pandang bulu.

Ia mengapresiasi sikap petugas kepolisian yang dinilai tetap menegakkan aturan ganjil genap yang berlaku selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Kami mendukung langkah petugas dan berterima kasih kepada petugas kepolisian yang tetap menegakkan aturan tanpa pandang bulu," ucap Tsamara.

Baca juga: PSI Minta 3 Hal Dijalankan agar PPKM Darurat Bisa Dilonggarkan 26 Juli

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.