Komitmen Presiden Jokowi Terkait Pemberantasan Korupsi Dipertanyakan

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu dinilai melemahkan kewenangan KPK hingga memengaruhi independensi.

Sejak disahkan pada 17 September 2019, UU KPK hasil revisi memang menuai kontroversi. Proses revisi yang begitu cepat dinilai tak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Akibatnya, demonstrasi besar-besaran pecah di berbagai kota. Mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan, meminta Presiden Joko Widodo membatalkan UU KPK hasil revisi.

Saat itu demonstrasi sempat berujung ricuh dan menyebabkan jatuhnya banyak korban dari kalangan mahasiswa.

Merespons situasi tersebut, puluhan tokoh bangsa sempat menemui Jokowi dan mendesak penerbitan perppu untuk membatalkan UU KPK.

Baca juga: Polemik Tes Wawasan Kebangsaan, Azyumardi Azra: Ini Lebih dari Pembangkangan

Kemudian, terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), Egi menilai Jokowi tidak melakukan tindakan apa pun.

Menurut Egi, setidaknya Jokowi dapat memerintahkan keterbukaan informasi, baik di KPK maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Setelah Ombudsman RI menyatakan adanya malaadministrasi dalam proses alih status pegawai, Jokowi pun tidak dapat memastikan KPK melaksanaan tindakan korektif.

"Tetapi Presiden Jokowi gagal memastikan itu. Termasuk, Presiden gagal memastikan rekomendasi Ombudsman dilaksanakan KPK," ucap Egi.

"Dalam hal itu kita bisa menyimpulkan bahwa komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi patut diragukan," pungkasnya.