Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Dorong Partisipasi Masyarakat Ikut Pemilu

Kompas.com - 12/08/2021, 17:54 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut dalam pemilihan umum (Pemilu) yang tidak akan lama lagi diselenggarakan.

Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Syarmadani mengatakan, partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilu.

Selain hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, keikutsertaan mereka dalam pemilu akan menentukan arah masa depan bangsa.

"Kami harap, semua rakyat Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih bisa ikut hadir tanpa terkurangi haknya, untuk menentukan arah bangsa ini ke depan melalui pemilu," ujar Syarmadani dalam sebuah webinar pada Kamis (12/8/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Upaya KPU Sederhanakan Surat Suara untuk Pemilu 2024

Syarmadani mengatakan, angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019, hanya sebesar 81,93 persen.

Kemudian, pada Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19 hanya 76,09 persen.

Menurut dia, angka tersebut masih kurang sehingga meminta semua pihak tidak berpuas diri.

Hal tersebut karena masih banyak hal yang harus ditingkatkan untuk membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilu secara sadar dan paham.

Ini termasuk membangun kedewasaan politik para pemilih dan para pemilih pemula.

"Dalam posisi ini, tentu menjadi pekerjaan besar untuk memberikan pemahaman secara utuh kepada mereka, tidak hanya sekadar pendekatan-pendekatan yang sifatnya prosedural," kata dia.

Baca juga: KPU Rencanakan Pencoblosan Pemilu 2024 pada 21 Februari

Menurut dia, pendekatan yang dilakukan dengan cara-cara tidak konstrukstif akan membuat partisipasi masyarakat tidak berdasarkan kesadaran dan pemahaman yang benar.

"Partisipasi ini tidak hanya berhenti pada angka, tetapi pada rasa tanggung jawabnya dalam menggunakan hak pilih," ucap dia.

Adapun pemilu di Indonesia akan kembali diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang.

Selain memilih para wakil rakyat, pada pemilu tersebut juga akan digelar pemilihan Presiden baru untuk 2024-2029.

Baca juga: Tantangan Pemilu Serentak 2024, dari Bentuk Surat Suara, hingga Antisipasi jika Pandemi Covid-19 Belum Berakhir

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com