Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendes Minta Pemerintah Desa Data Warga Tak Punya KTP untuk Permudah BLT

Kompas.com - 12/08/2021, 14:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta pemerintah desa melakukan pendataan warganya tak hanya bagi mereka yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) guna mempermudah penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa.

Menurut dia, warga yang belum atau tidak memiliki KTP juga perlu didata. Sebab, ia menilai bahwa warga yang paling terlantar di desa saat ini justru adalah mereka dengan kategori tak memiliki KTP.

"Mereka paling telantar karena nama mereka tidak pernah tercantum di mana-mana. Nah, di sinilah peran desa, harus betul-betul menyelesaikan masalah ini," kata Halim, dalam webinar, Kamis (12/8/2021).

Baca juga: Warga Diminta Serahkan Fotokopi KTP Saat Vaksinasi, Puan: Jangan Sampai Disalahgunakan Oknum

Ia melanjutkan, warga yang tidak memiliki KTP tersebut jelas berpotensi tidak mendapatkan bantuan sosial lantaran data dirinya tidak tercantum dalam desa tersebut.

Sementara, menurut dia, di masa pandemi semua orang perlu mendapatkan bantuan yang disalurkan pemerintah, termasuk mereka yang tidak memiliki KTP.

Asalakan, warga tersebut harus benar-benar diyakini merupakan orang yang telah tinggal atau berdomisili di desa itu.

"Nah, itulah kepercayaan kita kepada desa kalau mereka sudah mengatakan bahwa si A itu memang penduduk desa karena sudah sekian waktu sudah diketahui memang ada di desa situ, maka layaklah dia. Itu kemarin kita gunakan untuk dasar penyaluran BLT Dana Desa," ucpnya.

Abdul Halim menegaskan, pendataan terhadap warga yang belum memiliki KTP juga harus menjadi dasar untuk pembagian penyaluran bantuan langsung tunai dana desa.

Baca juga: Cerita Risma Temukan Banyak Permasalahan Data Ganda Bansos Saat Awal Jabat Mensos

Pendataan itu, kata dia, harus berbasis di tingkat RT dan dilakukan oleh relawan Covid-19 yang juga berasal dari RT tersebut.

Ia mengatakan, relawan desa Lawan Covid-19 itu harus berjumlah minimal tiga orang dalam tujuan mencapai kebenaran bersama saat melakukan pendataan warga.

Ini diperlukan untuk lebih meyakinkan. Misalnya, kalau satu orang mengatakan orang yang tidak ber-KTP atau si A itu layak menerima BLT karena kehilangan mata pencaharian, kemudian si B meragukan, dan si C juga masih belum yakin, maka masih harus didiskusikan cukup panjang.

"Tapi kalau sudah tiga orang sudah mengatakan sama kesimpulannya bahwa orang itu layak, maka kebenarannya bukan hanya dari satu orang," ucap dia.

Baca juga: Mendes Ingatkan Pentingnya Pemutakhiran Data dalam Pembangunan Desa

Abdul Halim mengingatkan kembali, pendataan warga desa juga harus betul-betul dimaksimalkan lantaran merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo terkait penguatan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak pandemi.

Menurut dia, upaya-upaya ini juga dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di desa dan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

"Inilah yang kemudian kita betul-betul berupaya terus. Pertama untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, dan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Jangan lagi masyarakat desa dijadikan objek pembangunan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com