Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendes Minta Pemerintah Desa Data Warga Tak Punya KTP untuk Permudah BLT

Kompas.com - 12/08/2021, 14:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta pemerintah desa melakukan pendataan warganya tak hanya bagi mereka yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) guna mempermudah penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa.

Menurut dia, warga yang belum atau tidak memiliki KTP juga perlu didata. Sebab, ia menilai bahwa warga yang paling terlantar di desa saat ini justru adalah mereka dengan kategori tak memiliki KTP.

"Mereka paling telantar karena nama mereka tidak pernah tercantum di mana-mana. Nah, di sinilah peran desa, harus betul-betul menyelesaikan masalah ini," kata Halim, dalam webinar, Kamis (12/8/2021).

Baca juga: Warga Diminta Serahkan Fotokopi KTP Saat Vaksinasi, Puan: Jangan Sampai Disalahgunakan Oknum

Ia melanjutkan, warga yang tidak memiliki KTP tersebut jelas berpotensi tidak mendapatkan bantuan sosial lantaran data dirinya tidak tercantum dalam desa tersebut.

Sementara, menurut dia, di masa pandemi semua orang perlu mendapatkan bantuan yang disalurkan pemerintah, termasuk mereka yang tidak memiliki KTP.

Asalakan, warga tersebut harus benar-benar diyakini merupakan orang yang telah tinggal atau berdomisili di desa itu.

"Nah, itulah kepercayaan kita kepada desa kalau mereka sudah mengatakan bahwa si A itu memang penduduk desa karena sudah sekian waktu sudah diketahui memang ada di desa situ, maka layaklah dia. Itu kemarin kita gunakan untuk dasar penyaluran BLT Dana Desa," ucpnya.

Abdul Halim menegaskan, pendataan terhadap warga yang belum memiliki KTP juga harus menjadi dasar untuk pembagian penyaluran bantuan langsung tunai dana desa.

Baca juga: Cerita Risma Temukan Banyak Permasalahan Data Ganda Bansos Saat Awal Jabat Mensos

Pendataan itu, kata dia, harus berbasis di tingkat RT dan dilakukan oleh relawan Covid-19 yang juga berasal dari RT tersebut.

Ia mengatakan, relawan desa Lawan Covid-19 itu harus berjumlah minimal tiga orang dalam tujuan mencapai kebenaran bersama saat melakukan pendataan warga.

Ini diperlukan untuk lebih meyakinkan. Misalnya, kalau satu orang mengatakan orang yang tidak ber-KTP atau si A itu layak menerima BLT karena kehilangan mata pencaharian, kemudian si B meragukan, dan si C juga masih belum yakin, maka masih harus didiskusikan cukup panjang.

"Tapi kalau sudah tiga orang sudah mengatakan sama kesimpulannya bahwa orang itu layak, maka kebenarannya bukan hanya dari satu orang," ucap dia.

Baca juga: Mendes Ingatkan Pentingnya Pemutakhiran Data dalam Pembangunan Desa

Abdul Halim mengingatkan kembali, pendataan warga desa juga harus betul-betul dimaksimalkan lantaran merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo terkait penguatan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak pandemi.

Menurut dia, upaya-upaya ini juga dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di desa dan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

"Inilah yang kemudian kita betul-betul berupaya terus. Pertama untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, dan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Jangan lagi masyarakat desa dijadikan objek pembangunan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com